Masyarakat Papua Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog Damai

JawaPos.com - Kelompok masyarakat di Papua mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di Papua Pegunungan. Selama konflik masih terus terjadi, banyak hal sendi kehidupan masyarakat yang terabaikan.

Pernyataan itu disampaikan Papua Muda Progresif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, hingga unsur TNI dan Polri.

Ketua Papua Muda Progresif Yops Alegen Itlay menilai persoalan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka. Menurutnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar dapat ditemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan. Terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops kepada wartawan Minggu (27/9).

Dia mengatakan situasi keamanan telah menimbulkan keresahan, baik bagi masyarakat asli Papua maupun warga non-Papua. Karena itu, dialog dinilai menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan sekaligus membahas langkah penyelesaian konflik.

“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Tiga Rekomendasi Papua Muda Progresif

Papua Muda Progresif menghasilkan tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MPR agar menyusun regulasi daerah yang dapat memperkuat perlindungan hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Rekomendasi kedua ditujukan kepada unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga unsur tersebut didorong membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.