Inilah Transportasi Alternatif yang Disiapkan Pemerintah Akibat Penutupan 8 Bandara

JawaPos.com — Guna memastikan keselamatan penerbangan, Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah alternatif transportasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga mobilitas masyarakat yang terdampak penutupan bandara akibat erupsi Anak Gunung Krakatau.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menyampaikan koordinasi dilakukan secara intensif bersama Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, serta berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan. Semua pihak terkait kini memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan dampaknya terhadap sektor transportasi.

“Hari ini saya berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Perhubungan, dengan Kepala BMKG, kemudian tentunya berbagai stakeholders lain yang terkait dengan situasi terkini. Kita mengetahui erupsi anak gunung Krakatau telah mengakibatkan debu atau abu vulkanik yang menyebar sampai dengan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya,” kata Menko AHY dalam keterangannya kepada media massa.

Sebaran abu vulkanik tersebut berdampak terhadap operasional penerbangan karena berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Karena itu, penutupan sejumlah bandara dilakukan berdasarkan informasi keselamatan penerbangan melalui NOTAM (Notice to Airmen/Notice to Air Mission) yang diterbitkan AirNav Indonesia dan hasil paper test BMKG mengenai pergerakan sebaran abu vulkanik.

Sejumlah bandara utama yang terdampak penutupan sementara antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, Bandara Raden Inten di Lampung, serta sejumlah bandara di Jawa Barat, termasuk Bandara Husein Sastranegara, Curug, dan Pondok Cabe.

Untuk menjaga konektivitas, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif bagi penerbangan yang seharusnya mendarat di Jakarta. Pengalihan penerbangan (diversion) antara lain diarahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Juanda di Surabaya.

AHY menegaskan, keselamatan menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan terkait operasional penerbangan. Maskapai dan pengelola bandara diminta memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara ketat.

“Kita mengetahui bahwa vulkanik ini tentunya mengandung bahaya bagi penerbangan. Maskapai tentunya harus benar-benar menaati SOP, protap yang menjunjung tinggi faktor keselamatan, safety first, itu adalah prinsip yang tidak boleh ditawar. Begitu pula pengelola bandara,” tambah Menko AHY.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penumpang yang terdampak pembatalan maupun pengalihan penerbangan. Berdasarkan data yang disampaikan Menko AHY, sekitar 170 ribu penumpang masih terdampak dan menunggu perkembangan kondisi operasional bandara.