Dari Erupsi, Gempa, hingga Karhutla: Anggaran Kebencanaan Hanya Rp 491 Miliar, MBG Rp 229 Triliun

JawaPos.com - Anggaran penanggulangan bencana mendapat sorotan di tengah terjadinya persitiwa alam baru-baru ini. Mulai dari erupsi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, dan sebagainya.

Sangat kontras dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai triliunan rupiah namun tidak jarang terjadi kasus keracunan dan bahkan ada yang dikorupsi.

Merujuk tahun anggaran 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mendapat Rp 491 miliar. Sementara MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 229 triliun. Sebelumnya lebih prestisius lagi, yakni Rp 335 triliun.

Sangat jauh terpaut anggaran kedua lembaga itu, meskipun sama-sama ada korban. Di MBG ada keracunan makanan, di erupsi gunung berapi masyarakat berpotensi keracunan akibat menghirup udara yang terkontaminasi erupsi. 

Baca Juga:PJJ Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Hentikan Sementara Operasional MBG di Wilayah Terdampak

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak menjadikan kebencanaan sebagai suatu yang penting. 

Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya menyasar MBG, tapi juga program pemerintah lainnya tanpa menghilangkan pelaksanaannya.

"Kalau membandingkan dengan MBG, angkanya (MBG) lebih besar dari BNPB yang cuma dapat Rp 400 miliar," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/9).

Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu terjadi kasus keracunan di sekolah dan pondok pesantren yang dialami oleh siswa dan santri. Mereka keracunan akibat mengonsumsi MBG. Bahkan ada yang meninggal dunia dan dirawat intensif di rumah sakit. Padahal MBG merupakan program prioritas Prabowo dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang mengerahkan ribuan dapur MBG. 

Besarnya anggaran MBG berdampak pada efisiensi anggaran di lembaga dan kementerian. Salah satunya anggaran BNBP cuma Rp 491 miliar. Namun, di tahun ini terjadi beberapa bencana alam yang memiliki dampak sangat luas. Mulai dari karhutla, gunung berapi erupsi, gempa bumi, dan lain sebagainya.  

Trubus menyebut pemerintah dapat melihat anggaran pada program prioritas lainnya untuk dilakukan efisiensi. Langkah itu tidak harus berarti menghentikan program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar kebutuhan yang lebih mendesak tetap dapat ditangani.