Kemenhut Soroti 10 Persen Pemegang Konsesi Masih Tak Tertib Laporkan Kesiapan Karhutla

JawaPos.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan sekitar 10 persen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) masih tidak tertib melaporkan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Temuan ini menjadi sorotan di tengah ancaman cuaca ekstrem El Nino pada 2026 dan 2027.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti pemegang PBPH tidak boleh menangani karhutla dengan pola kerja seperti kondisi normal. Cuaca ekstrem menuntut pengamanan areal konsesi dilakukan secara ekstra dan luar biasa.

"Melaksanakan dengan cara business as usual justru akan terlihat sebagai kelalaian karena tidak nampak urgensi untuk menangani krisis," tegasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Respons Pengendalian Karhutla pada Areal PBPH di Jakarta, dikutip Selasa (25/8).

Laksmi mengatakan, ukuran ketaatan PBPH mencakup beberapa aspek. Mulai kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya dan sistem deteksi dini, pencegahan dan pelaporan, hingga kualitas mobilisasi serta kecepatan respons ketika terjadi kebakaran.

Kolaborasi dan kontribusi dalam kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kualitas hasil penanganan karhutla, juga menjadi bagian dari ukuran ketaatan

“Evaluasi saat ini sudah berjalan, dan respon cepat dan nyata atas setiap bentuk instruksi, masukan, dan teguran kepada seluruh pemegang izin akan menjadi indikator dalam penegakan ketaatan," ujar Laksmi.

Dalam evaluasi awal yang dilakukan Kemenhut, masih ditemukan sekitar 10 persen pemegang PBPH yang perlu meningkatkan ketertiban pelaporan kesiapsiagaan pengendalian karhutla.

"Dari sisi ketertiban ini saja bisa tercermin tingkat komunikatifnya, bahkan bisa diprediksi kemauan kolaboratif dan kerjasamanya. Untuk itu tidak ada toleransi lagi hal ini harus ditingkatkan," tambah Laksmi.

Dia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kolaborasi. Aparat, korporasi, masyarakat, dan berbagai unsur lainnya yang melaksanakan penanganan secara terpadu membutuhkan kecepatan dan keterbukaan informasi agar semua respon berjalan cepat, efisien, dan efektif.