Jaksa KPK Balas Perlawanan Yaqut: Kasus Kuota Haji Rugikan Hak Masyarakat

Jaksa menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan hak dasar warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ia menekankan, hak umat Islam untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana dijamin Pasal 29 UUD 1945 ikut terdampak akibat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota tambahan.

"Hak tersebut telah dirampas oleh nafsu syahwat segelintir orang untuk menumpuk kekayaan dan keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan besarnya animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji," ujarnya.

Menurut Jaksa, kuota tambahan yang semestinya membantu mengurangi panjangnya masa tunggu jemaah reguler justru diduga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Masa tunggu jemaah reguler disebut dapat mencapai hingga 41 tahun.

"Untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial mapan untuk tanpa menunggu masa antrean dapat melaksanakan ibadah haji sepanjang mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," tuturnya.

Jaksa menduga, terdapat praktik pembayaran dengan nilai lebih tinggi dari ketentuan untuk memperoleh keberangkatan haji tanpa mengikuti masa tunggu. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan fee percepatan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

KPK menegaskan, proses hukum perkara tersebut tidak hanya bertujuan meminta pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mengupayakan agar hasil tindak pidana dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

"Pada akhirnya mengajukan perkara ini dalam proses pemeriksaan pidana melalui serangkaian proses acara pidana agar dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah ikhtiar kami penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendudukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang telah terjadi," jelasnya.

Eks Menag Yaqut didakwa rugikan negara Rp 622 miliar

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Jaksa menyatakan, dugaan perbuatan tersebut dilakukan bersama Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.

Pengaturan kuota haji khusus tambahan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Jaksa menduga kebijakan itu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam dakwaannya, jaksa juga meyakini perkara tersebut memberikan keuntungan kepada Yaqut sebesar USD 271.500. Jika dikonversikan menggunakan kurs yang disebut dalam dakwaan, nilai tersebut mencapai sekitar Rp 4,83 miliar.