Peringati 30 Tahun Kudatuli, Sekjen PDIP Sampaikan Empat Seruan Nasional untuk Menjaga Demokrasi

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan empat seruan nasional dalam upacara peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli yang digelar di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). 

Keempat seruan tersebut mencakup penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, penguatan agenda Reformasi 1998, konsolidasi gerakan demokrasi sipil, hingga kewaspadaan terhadap kemunduran demokrasi.

Dalam seruan pertamanya, Hasto mendesak negara menuntaskan kasus penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 melalui proses hukum, termasuk penyelidikan yustisia dan penyelenggaraan kembali pengadilan koneksitas. 

Baca Juga:Hari Anak Nasional: Waktu Bersama Keluarga Dinilai Berperan bagi Tumbuh Kembang Anak

Menurutnya, negara perlu mengungkap aktor intelektual di balik konflik internal PDI, pihak yang merancang penyerangan, serta keberadaan korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.

Hasto menegaskan, dorongan untuk menuntaskan kasus tersebut bukan dilandasi semangat balas dendam, melainkan tanggung jawab moral negara terhadap para korban pelanggaran HAM.

"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI. Ini adalah luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu. Dengan penuntasan seluruh kasus pelanggaran HAM berat termasuk Peristiwa 1965, bangsa Indonesia akan mengajarkan moralitas tentang pentingnya jiwa kemanusiaan dan rasa keadilan," kata Hasto.

Pada seruan kedua, Hasto menyebut Peristiwa Kudatuli sebagai pemantik lahirnya gerakan Reformasi 1998. Ia menilai perjuangan yang dimulai di halaman kantor PDI memiliki benang merah dengan berbagai peristiwa yang menelan korban dalam perjuangan demokrasi, termasuk Tragedi Trisakti dan Semanggi.

Karena itu, PDIP mengajak seluruh elemen bangsa terus mengawal agenda Reformasi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Hasto menyoroti pentingnya penegakan supremasi hukum yang adil, menjaga pemisahan TNI dan Polri sebagaimana amanat Reformasi, serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"PDI Perjuangan percaya, tidak akan pernah ada mafia dalam bentuk apa pun, tanpa dukungan kekuasaan," tegasnya.

Seruan ketiga berfokus pada pentingnya membangun kembali konsolidasi gerakan demokrasi nasional. Hasto mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi saat ini tidak lagi muncul melalui kudeta militer, melainkan melalui proses yang berlangsung secara perlahan dengan memanfaatkan instrumen hukum dan lembaga negara. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 sebagai contoh intervensi yang dinilai dilakukan demi mempertahankan kekuasaan.