Wamen HAM Targetkan Draf Revisi UU HAM Rampung 2026, Bantah Minim Partisipasi Publik

JawaPos.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin menargetkan penyusunan draf Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) bisa tuntas pada 2026.

Setelah draf rampung dan diserahkan kepada DPR, proses pembahasan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan parlemen.

Dia menjelaskan, RUU HAM telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 sehingga diharapkan dapat segera dibahas hingga pengambilan keputusan di DPR.

Pemerintah, kata dia, hanya bertanggung jawab menyelesaikan penyusunan naskah revisi sebelum diserahkan kepada legislatif.

Baca Juga:Wamen HAM Sebut Revisi UU HAM Akan Atur Perlindungan Hak Digital

"Yang penting kami dari pemerintah menyelesaikan draftnya pada tahun ini. Artinya nanti tanggung jawab pemerintah sudah selesai. Kalau sudah di DPR ya terserah DPR," kata Mugiyanto kepada wartawan, Kamis (23/7).

Ia menepis anggapan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai penyusunan RUU HAM minim partisipasi publik.

Mugi menegaskan, pemerintah telah membuka berbagai ruang konsultasi dan melibatkan beragam pihak untuk menyampaikan pandangan selama proses penyusunan.

Mugi menilai, proses penyusunan RUU HAM justru telah berlangsung cukup lama dan didukung berbagai dokumen serta usulan perubahan yang telah disiapkan sejak periode-periode sebelumnya, termasuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Undang-Undang HAM ini sudah lama dibahas dan sudah banyak dokumen. Komnas HAM sejak periode-periode sebelumnya sudah memiliki usulan perubahan. Keinginan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 39 sudah berlangsung lama," tegasnya.

Baca Juga:Menteri HAM Natalius Pigai Sebut RUU HAM usulkan Komnas HAM Punya Kewenangan Penyidikan hingga Pemanggilan Paksa

Ia turut menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, yang meminta agar pembahasan RUU HAM tidak dilakukan pada masa pemerintahan saat ini.