Indonesia Dorong Perlindungan Anak Masuk Agenda Tata Kelola AI Global

JawaPos.com - Indonesia mengambil langkah aktif dalam pembahasan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) di tingkat internasional. Indonesia mengusulkan agar perlindungan anak menjadi fondasi utama aturan AI global.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Meutya Hafid yang mewakili Presiden Prabowo Subianto pada forum Global Dialogue on AI Governance di Geneva, Selasa (7/7).

Pertemuan ini diprakarsai United Nations dan diikuti 108 negara anggota, termasuk kepala negara, menteri, dan pimpinan organisasi internasional.

Dalam kesempatan ini, Indonesia mengajukan pembentukan koalisi global yang mengutamakan kepentingan anak dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.

Pemerintah juga mengusulkan harmonisasi regulasi antarnegara dan standar internasional untuk melindungi anak dari eksploitasi algoritma tanpa menghambat inovasi.

Berbeda dengan negara lain yang masih merancang kebijakan AI, Indonesia membawa pengalaman melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini menjadi contoh tata kelola AI yang melindungi masyarakat.

“Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional,” ujar Meutya dalam pidatonya.

Meutya menjelaskan, Presiden Prabowo memandang AI bukan sekadar teknologi yang harus dikendalikan risikonya. AI juga sarana mempercepat pembangunan, terutama di negara berkembang.

Karena itu, Indonesia berpandangan tata kelola AI internasional perlu menjawab tantangan banyak negara. Tantangan ini termasuk keterbatasan akses teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan.