Munaslub Bersama AAI 2026: Rekonsiliasi Total hingga Bahas Risiko Bisnis BUMN

JawaPos.com - Setelah sempat berjalan masing-masing, seluruh elemen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) akhirnya resmi melebur kembali dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bersama Rekonsiliasi. Forum ini menyatukan dualisme kepemimpinan di bawah Ranto Simanjuntak dan Arman Hanis.

Munaslub ini berlangsung selama dua hari hingga Sabtu (4/7) di Cengkeh Ballroom, Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat. Ketua Umum Ranto Simanjuntak menuturkan, momentum ini lahir dari kesadaran bersama untuk menyembuhkan perbedaan masa lalu.

”Kami melangkah bersama dengan satu semangat, yaitu mengembalikan marwah AAI sebagai wadah pengabdian advokat yang kokoh, harmonis, dan bermartabat,” ujar Ranto.

Baca Juga:Bupati di Jambi Dilaporkan ke Polda Metro Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Dia menegaskan, Munaslub ini adalah waktu terbaik bagi seluruh pengurus dan anggota untuk menyatukan visi dan bergerak maju dalam satu ikatan organisasi yang utuh.

Senada dengan Ranto, Ketua Umum Arman Hanis memaparkan bahwa pasca rekonsiliasi ini, fokus utama mereka adalah membangun pondasi organisasi yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan hukum modern.

”Melalui Munaslub Bersama ini, kami meletakkan cetak biru (blueprint) masa depan AAI yang gemilang,” tegas Arman.

Baca Juga:Pesawat AMA Air Dibakar dan Pilot Ditembak, Polisi: Pelaku Grup Baru KKB di Yahukimo

Persatuan ini, lanjut Arman, akan menjadi motor penggerak utama untuk mendongkrak profesionalisme anggota serta memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ke depan, kepengurusan baru diharapkan mampu mentransformasi AAI menjadi organisasi yang inklusif, merangkul advokat muda, dan memperkuat standar kompetensi profesi lewat pendidikan berkelanjutan.

Selain menjadi panggung rekonsiliasi, Munaslub kali ini juga berfokus pada penyelesaian sejumlah agenda krusial organisasi, antara lain penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing ketua umum. Selain itu, perubahan anggaran dasar agar tata kelola organisasi menjadi lebih adaptif.