Polri Presisi Dinilai jadi Pilar Demokrasi yang Terus Bertransformasi, Agenda Reformasi Mulai Berjalan

JawaPos.com - Momentum Hari Bhayangkara yang diperingati 1 Juli 2026 menjadi pengingat atas perjalanan panjang institusi kepolisian di Indonesia. Sematan "Bhayangkara" berakar dari sejarah Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, sebagai dasar kesetiaan, integritas, dan pengabdian yang diwariskan pasukan tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi identitas kepolisian modern Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri berpedoman pada nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai landasan moral serta etika profesi. Kedua pedoman tersebut menjadi fondasi bagi anggota Bhayangkara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum secara adil serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat.

Analis politik dan hukum, Boni Hargens, menilai visi Polri Presisi merupakan arah transformasi yang komprehensif bagi institusi kepolisian. Menurutnya, konsep tersebut menghadirkan paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai lembaga yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip negara hukum.

Ia menjelaskan, pendekatan prediktif menggeser pola kerja kepolisian dari yang bersifat reaktif menjadi berbasis analisis data dan intelijen. Dengan dukungan teknologi informasi, potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi lebih dini sehingga sejalan dengan konsep smart policing yang berkembang di berbagai negara.

Baca Juga:Viralnya Dugaan Konflik Hashim di Penayangan Piala Dunia 2026

"Aspek responsibilitas menuntut setiap tindakan aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan moral. Prinsip ini juga mendorong penguatan pengawasan internal, penindakan terhadap pelanggaran anggota, serta penggunaan kewenangan secara proporsional," kata Boni Hargens kepada wartawan, Rabu (1/7).

Sementara transparansi berkeadilan diwujudkan melalui keterbukaan informasi, publikasi kinerja, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta sistem pengaduan masyarakat yang responsif agar keadilan dapat dirasakan secara nyata.

Boni menegaskan, keberadaan institusi kepolisian yang profesional merupakan syarat utama bagi tegaknya demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa aparat penegak hukum yang independen dan berkomitmen terhadap supremasi hukum.

"Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Boni, penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam membangun institusi kepolisian yang modern. Kepercayaan publik, kata dia, merupakan fondasi utama legitimasi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.