PDIP Kritisi Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Minta Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Target Diplomasi

JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilai cukup intens dalam beberapa bulan terakhir. PDIP meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang ingin diraih dari setiap lawatan luar negeri presiden.

Berdasarkan catatan, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan ke Prancis sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait urgensi dan efektivitas agenda diplomasi yang dijalankan.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan setiap kunjungan kenegaraan semestinya memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," kata Andreas di Jakarta, Sabtu (30/5).

Menurut Andreas, tradisi diplomasi yang dijalankan presiden terdahulu, mulai dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, selalu diimbangi dengan agenda yang terukur dan memiliki kepentingan strategis yang jelas bagi negara.

Baca Juga:Kunjungi Prancis Lagi, Prabowo Diyakini Bawa Misi Amankan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi

Ia juga mengingatkan, frekuensi perjalanan luar negeri presiden bukanlah hal baru. Menurutnya, pada masa Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kritik serupa juga pernah muncul.

"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," tegasnya.

Karena itu, Andreas menilai Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) maupun juru bicara pemerintah perlu menjelaskan secara rinci maksud dan sasaran dari setiap perjalanan luar negeri yang dilakukan kepala negara.

"Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," tuturnya.

Ia juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dianggap kurang proaktif. Andreas menilai, informasi mengenai agenda presiden seharusnya disampaikan kepada publik sebelum keberangkatan sehingga masyarakat memahami kepentingan yang diwakili presiden dalam lawatan tersebut.