Sektor Keamanan Jadi Masalah Terbesar di Papua, Analisis Unas Dorong Pemerintah Evaluasi Dana Otsus

JawaPos.com - Persoalan yang terjadi di Papua hari ini bukan hanya urusan pembangunan fisik belaka, ada problem lain yang menjadi masalah terbesar di ufuk timur Indonesia. Itu tidak lain adalah sektor keamanan. Konflik tak berkesudahan yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa masalah tersebut harus dituntaskan.

Analis Politik dan Militer Selamat Ginting menyampaikan bahwa pembangunan fisik di Papua masih terus berhadapan dengan ancaman serius dari kelompok bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan terjadi melibatkan kelompok tersebut. Korban pun berjatuhan.

”Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka,” kata Selamat Ginting dalam keterangan resmi pada Senin (18/5).

Bila melihat beberapa tahun ke belakang, berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua memperlihatkan bahwa sasaran OPM bukan hanya aparat keamanan, melainkan juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.

Baca Juga:Kuasai Pangsa Pasar KPR Subsidi Syariah di Indonesia, Bank BSN Mendapat Apresiasi Menteri PKP

Akademisi dari Universitas Nasional (Unas) itu pun mengingatkan kembali tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018. Peristiwa itu menjadi salah satu serangan paling brutal yang dilakukan oleh OPM. Sebab, puluhan pekerja proyek Jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian di wilayah pedalaman Papua.

”Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan,” ujarnya.

Jika dilihat dari perspektif politik militer, Selamat Ginting menyatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi sudah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil.

”OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai perlunya kehadiran aparat keamanan. Baik dari TNI maupun Polri. Menurut dia, keberadaan TNI di tengah aksi brutal yang kerap dilancarkan oleh OPM sangat strategis. Dia pun menyebut, keberadaan para prajurit TNI di Papua tidak bisa semata-mata dilihat dalam konteks operasi tempur.