Ponpes Tak Lagi Aman! 3 Kasus Kejahatan Digital Ini Bikin Pengurus Nyaris Tertipu

JawaPos.com–Pondok pesantren (ponpes) mulai menjadi target kejahatan digital dengan berbagai modus penipuan yang memanfaatkan nama pejabat, bantuan pemerintah, hingga donasi pembangunan. Pelaku biasanya menyasar pengurus ponpes melalui WhatsApp dan media sosial dengan pendekatan yang meyakinkan agar korban percaya.

Fenomena ini menjadi alarm baru di tengah meningkatnya aktivitas digital pesantren, mulai dari komunikasi dengan wali santri, penggalangan donasi online, hingga administrasi berbasis internet. Pengelola ponpes pun diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan siber.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap, pesantren kini didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dampak buruk internet dan media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, upaya melindungi anak di ruang digital merupakan prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga:Soal Isu Presiden Prabowo, Ini Peringatan Keras Hercules: Jangan Seperti Preman

”Kita tidak boleh lengah. Platform digital memang menyenangkan, tetapi dampaknya sangat serius terhadap perilaku, konsentrasi, dan keselamatan anak-anak kita. Itulah sebabnya pemerintah tegas menerapkan PP Tunas,” tegas Meutya dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Qomarul Huda, Lombok Tengah, Selasa (5/5).

Tiga contoh kasus kejahatan digital yang menyasar ponpes!

1. Modus Donasi Ponpes Catut Nama Wakil Bupati di Riau

Kasus penipuan terjadi di Indragiri Hilir, Riau, ketika pelaku mencatut nama Wakil Bupati untuk menawarkan donasi kepada pondok pesantren melalui WhatsApp. Peristiwa ini terjadi pada 2024.

Pengurus ponpes diminta mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi pencairan bantuan. Belakangan diketahui pesan tersebut merupakan aksi penipuan digital.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil saat itu, Trio Beni Putra, menyebut bahwa sebelumnya, pihaknya mendapatkan beberapa laporan terkait dana bantuan yang ditawarkan melalui pesan WA atas nama Pj Bupati Inhil.

Baca Juga:Kementerian HAM Tegaskan Pentingnya Keterlibatan Negara Beri Kepastian Kebebasan Pers

”Kami mendapat laporan dari beberapa orang bahwa ada yang menghubunginya terkait dana bantuan Masjid. Itu jelas hoaks. Jadi kami minta kepada masyarakat atau siapapun yang menerima pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan Pj Bupati untuk tidak mempercayainya. Karena saat ini sudah terbukti 2 nomor yang berbeda bermoduskan memberikan donasi pada Masjid dan Surau di daerah tertentu,” tegas Trio.