Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 24 April 2026 | 02.16 WIB

Warga NU Harapkan Muktamar Ke-35 Tak Hasilkan Pimpinan Koruptor

Suasana Harlah Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakata, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos - Image

Suasana Harlah Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakata, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos

JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 pada Juli–Agustus 2026. Proses pergantian kepemimpinan itu akan didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026.

Warga Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyatakan penyelenggaraan Muktamar ke-35 harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Hal itu dapat dibangun dengan memperbaiki integritas kepemimpinan.

"Krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji, mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik," kata pria yang karib disapa Gus Lilur kepada wartawan, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan, dalam teori legitimasi Weberian, otoritas kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral. Karena itu, ia menekankan integritas pemimpin ke depan seharusnya tidak lagi dipertanyakan.

Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya.

"Muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," tegasnya.

Ia pun menyoroti konsolidasi yang dibangun oleh alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di antaranya Muhaimin Iskandar hingga Nusron Wahid.

Ia memahami, alumni PMII berhak merebutkan tahta PBNU, tetapi kepemimpinan di PBNU juga mampu diisi oleh pihak-pihak yang berlatar belakang HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain.

"Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU," cetusnya.

Oleh karena itu, Gus Lilur menyuarakan kepemimpinan PBNU ke depan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, sehingga tidak tercemar dengan prilaku korupsi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore