Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Imigrasi Jatim Gelar Sosialisasi Bersama Melawan Perdagangan Orang

JawaPos.com -  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Bersama Melawan Perdagangan Orang: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Melindungi Perempuan dan Anak” pada Rabu (15/04) di Hotel JW Marriott Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi serta lembaga pelatihan kerja di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Agus Waluyo. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu kantong utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun juga memiliki kerentanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara seperti TPPO dan penyelundupan manusia.

“Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, termasuk melalui jalur digital dan perekrutan ilegal, menuntut adanya penguatan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Imigrasi terus memperkuat program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), yang berfokus pada deteksi dini, pengawasan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, antara lain Ganis Setyaningrum dari Polda Jawa Timur, Sofie Puspitasari dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), serta Kadir dari BP3MI Jawa Timur.

Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Agus Waluyo saat membuka kegiatan sosialisasi bertajuk “Bersama Melawan Perdagangan Orang: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Melindungi Perempuan dan Anak” pada Rabu (15/04) di Hotel JW Marriott Surabaya. (Istimewa).

Dalam paparannya, Ganis Setyaningrum menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang masih marak terjadi, khususnya terhadap PMI. Modus yang digunakan semakin beragam, mulai dari penipuan, penyalahgunaan dokumen, hingga eksploitasi berbasis digital seperti online scamming. Oleh karena itu, diperlukan penguatan deteksi dini serta peran aktif seluruh pihak dalam upaya pencegahan.

Sementara itu, Sofie Puspitasari menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan TPPO, mulai dari aspek pencegahan, penanganan korban, hingga reintegrasi sosial. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.

Baca Juga:Imigrasi Surabaya Siap Layani Arus Mudik Lebaran 2026, Kakanwil Ditjenim Jatim Tinjau Langsung Kesiapan Petugas

Di sisi lain, Kadir menjelaskan bahwa tata kelola penempatan dan pelindungan PMI harus dilakukan secara terstruktur sesuai regulasi yang berlaku. BP3MI berperan sebagai unit layanan terpadu yang memfasilitasi penempatan, pelindungan, serta penyelesaian permasalahan PMI secara terintegrasi.

Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan ini juga menyoroti pentingnya early warning system, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah strategis dalam mencegah TPPO sejak dini.