Pengamat: Mundurnya Kabais Tak Cukup, Dalang Penyerangan Andrie Yunus Harus Dibongkar

JawaPos.com - Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, mendesak pemerintah segera menjelaskan secara transparan terkait aktor utama di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus. 

Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi organ negara untuk melakukan tindakan brutal dan kejam terhadap warganya.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus dalam diskusi publik yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) di Jakarta, Kamis (9/4).

Diskusi itu bertajuk “Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional: Garis Koordinasi, Kelembagaan, dan Perlindungan HAM di Indonesia.” 

Baca Juga:Pengamat Connie Bakrie Duga Kasus Penyiraman Air Andrie Yunus Operasi Intelijen Terstruktur

“Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik. Bukan hanya terkait tindakan kekerasannya, tetapi juga siapa aktor dan dalang di balik peristiwa tersebut,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan, pengusutan kasus teror terhadap Andrie Yunus tidak cukup hanya dengan mundurnya Kepala BAIS TNI.

Ia menilai, pengunduran diri tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban moral, administratif, serta fungsi kelembagaan yang memang seharusnya dilakukan.

“Namun, aspek hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM berat harus tetap diproses dan ditindak tegas,” tegasnya.

Firdaus juga menekankan bahwa tugas utama TNI, dari tingkat tertinggi hingga terendah, adalah menjaga pertahanan negara dan menjadi institusi militer yang profesional, terutama di tengah tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.

Baca Juga:Al A’raf Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Tak Berhenti pada Aktor Lapangan

“Ke depan harus ada perubahan struktur dan kultur dalam militer Indonesia. Militer tidak boleh masuk ke wilayah administrasi sipil maupun bisnis. TNI harus fokus pada perannya sebagai penjaga alat pertahanan dan kedaulatan NKRI,” paparnya.