SPPG Cimahi Beroperasi Tanpa Pengawas Gizi, Waka BGN Murka

JawaPos.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib berada di bawah pengawasan tenaga gizi.

"Tanpa Pengawas Gizi, SPPG tidak boleh beroperasi," kata Nanik saat melakukan inspeksi mendadak di Kota Cimahi, Selasa (7/4/2026).

Dalam sidak tersebut, Nanik menemukan SPPG Cimahi Utara, Citeureup 2, telah beroperasi selama dua pekan tanpa Pengawas Gizi. Kondisi ini memicu kemarahannya.

“Bagaimana bisa dapur MBG jalan sendiri tanpa Pengawas Gizi,” ujarnya.

Kepala SPPG, Ilham Ramadhan, menjelaskan bahwa Pengawas Gizi tengah cuti melahirkan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan, Koordinator Wilayah, hingga Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Bandung, namun belum ada tindak lanjut selain pencatatan.

Ilham juga menyebut telah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN di Jakarta, tetapi belum ada pengganti sementara. Menanggapi hal itu, Nanik meminta persoalan ini menjadi perhatian serius.

“Ini harus jadi perhatian dan catatan khusus, Pak Dony,” ujarnya kepada Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro.

Baca Juga:Prabowo Minta BGN Sikat SPPG Nakal dan Pastikan MBG Tepat Sasaran

Masalah semakin kompleks karena dua hari sebelumnya, sebanyak 101 siswa dari salah satu sekolah penerima manfaat mengalami gejala insiden keamanan pangan. Akibatnya, SPPG Citeureup 2 dijatuhi sanksi penghentian sementara (suspend).

Namun saat sidak berlangsung, dapur tersebut justru kedapatan tengah bersiap untuk kembali memasak.

Brigjen Dony langsung memberikan teguran keras. “Dapur anda ini kemarin sudah kena sanksi suspend gara-gara kasus insiden keamanan pangan, lalu mengapa malam ini anda masih memasak?” ujarnya dengan nada tinggi.