Konferensi Republik Tetapkan Tiga Mandat Utama, Tegaskan Warga Harus Kembali jadi Subjek Demokrasi

JawaPos.com - Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertema "Jalan Menata Kembali Republik" menghasilkan tiga mandat utama yang akan menjadi arah gerakan masyarakat sipil ke depan. Ketiga mandat tersebut meliputi penyusunan platform bersama, perancangan organisasi berbasis jejaring, serta pembentukan kepengurusan perintis sebagai langkah awal penguatan konsolidasi.

Forum yang semula dijadwalkan berlangsung di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/6), akhirnya digelar secara daring setelah terjadi pembatalan lokasi penyelenggaraan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari ratusan organisasi masyarakat sipil.

Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, mengapresiasi antusiasme para peserta yang tetap mengikuti seluruh rangkaian acara meski sempat dihadapkan pada perubahan lokasi secara mendadak. Menurutnya, semangat yang ditunjukkan peserta mencerminkan kuatnya komitmen masyarakat sipil dalam menjaga ruang demokrasi.

"Kalau berkaca pada Konferensi Republik sebelumnya di Yogyakarta, forum ini tidak kalah luar biasa," kata Sudirman Said di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6).

Baca Juga:Konflik Memanas, Trump Ancam Iran Musnah jika Langgar Gencatan Senjata Lagi

Sudirman menilai, Konferensi Republik tetap mempertahankan karakter sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah, mengedepankan partisipasi publik, serta dibangun melalui semangat kolektif. Ia menyebut kehadiran peserta dari tujuh generasi menjadi bukti bahwa kegelisahan terhadap kondisi bangsa dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

"Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pembatalan lokasi penyelenggaraan tidak mengurangi optimisme peserta. Menurutnya, peristiwa tersebut justru memperlihatkan pentingnya keberadaan ruang publik sebagai tempat masyarakat sipil berdiskusi dan menyampaikan gagasan.

"Hari ini republik tanpa warga begitu terasa," ucapnya.

Jaleswari menjelaskan, diskusi sengaja digelar di ruang publik agar berbagai pemikiran yang memiliki tujuan serupa dapat dirumuskan menjadi langkah bersama. Ia menegaskan, forum tersebut tidak hanya mencari titik temu, tetapi juga menghormati keberagaman pandangan yang ada.