JawaPos.com - Belum lama ini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sempat mengeluarkan perintah siaga 1 untuk seluruh jajarannya. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa status tersebut tidak terkait dengan persoalan geopolitik di Timur Tengah (Timteng).

Menurut Sjafrie, siaga 1 merupakan bahasa prajurit. Namun, tidak sedikit yang mendefinisikan menggunakan bahasa politik. Dia menyatakan bahwa status siaga 1 mengikuti perkembangan situasi. Baik nasional, regional, maupun global. Hanya saja, untuk siaga 1 kali ini, dia memastikan bahwa tidak terkait geopolitik.

”Siaga 1 itu dia harus selalu mengikuti perkembangan, baik itu yang ada di global, regional, maupun di nasional. Jadi, kesiapan yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap geoekonomi,” kata Sjafrie saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (12/3).

Keputusan TNI menetapkan status siaga 1 beberapa waktu lalu, sambung dia, merupakan bagian dari geostrategi. Karena itu, Sjafrie meminta masyarakat tidak terlalu khawatir dengan status tersebut. Apalagi belakangan muncul informasi bahwa status siaga 1 itu sudah dicabut.

”Masyarakat tidak perlu khawatir. Justru sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah aman dan nyaman. Nah itulah tugas kami secara nasional untuk mengatur kebijakan nasional, dan panglima TNI untuk mengatur operasional. Jadi, kesiagaan ini adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa republik dalam keadaan aman,” ujarnya.

Aman yang dimaksud oleh Sjafrie tidak lain adalah aman dari aspek sandang, pangan, maupun papan. Sebelumnya sempat terbit Surat Telegram Panglima TNI Bernomor TR/283/2026 menetapkan status siaga 1. Perintah itu berlaku sejak 1 Maret 2026 sampai dengan selesai.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa instansinya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) TNI. Dalam aturan tersebut, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

”Dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata dia saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/3).

Dalam surat telegram yang bersifat perintah tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku panglima TNI menekankan tujuh poin. Satu, panglima komando utama operasi TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis.

”Sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, status kereta api, bus, PLN, dan lain-lain,” bunyi telegram itu.

Dua, Komando Pertahanan Udara Nasional melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Tiga, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI memerintahkan atase pertahanan di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan.

”Berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah,” lanjut telegram tersebut.

Empat, Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusifitas di wilayah DKI Jakarta.

Lima, satuan intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif.

”Enam, balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Tujuh, laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada panglima TNI pada kesempatan pertama,” tegas telegram tersebut.