Menlu Sugiono Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina saat Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan nasional soal Palestina di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (23/2). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com – Usai ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM 2026, Indonesia secara perdana memimpin High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).

Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono turut memberikan statement nasional Indonesia.

Salah satu yang ditekankan oleh Sugiono adalah mengenai kemerdekaan Palestina. Dia menegaskan, dukungan Indonesia untuk Rakyat Palestina tetap sama.

“Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan atas hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,” tegasnya.

Selain itu, Sugiono memastikan, bahwa Indonesia akan terus menyerukan penghentian segera kekerasan di Palestina.

Tak hanya itu, dia mendesak agar akses kemanusiaan dapat dilakukan dengan cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan.

Menurut dia, perlu jalur kredibel menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan Solusi Dua Negara. “Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” sabungnya.

Selain soal Palestina, dia turut menyinggung soal makan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia serta dukungan penuh bagi organisasi HAM tertinggi ini.

Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai kawasan. Termasuk di Myanmar.

Menurut dia, dalam kerangka ASEAN, Indonesia tetap teguh mendorong kemajuan di Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN secara penuh dan efektif.

“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme untuk pemajuan dan pelindungan,” ujarnya.

Dia menekankan, bahwa dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini perlu adanya dialog yang tulus dan keterlibatan yang konstruktif dan berlandaskan objektivitas.

Sebab dia menilai, solusi yang berkelanjutan tidak dipaksakan, melainkan dibangun melalui kepercayaan dan saling menghormati.

Untuk diketahui, Dewan HAM merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global. Dewan HAM beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dengan masa keanggotaan 3 tahun.