Rencana Prabowo Bangun Gedung MUI 40 Lantai Dinilai Bukan Kemewahan, Tapi Kebutuhan Strategis Bangsa

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gedung khusus bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah lembaga Islam lainnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Gedung tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 40 lantai.

Rencana pembangunan itu menuai beragam kritik dari publik. Sejumlah pihak menilai proyek tersebut terkesan kontras dengan kondisi kemiskinan, persoalan stunting, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai masukan publik sebagai hal yang sah dan patut dihargai. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak mencampuradukkan antara tataran kebijakan nasional dan persoalan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, dan pendidikan, itu semua sudah memiliki kebijakan nasionalnya. Presiden telah menetapkannya sebagai prioritas,” ujar Idrus.

Ia mencontohkan sejumlah program yang telah menjadi agenda pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta berbagai upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Idrus, persoalan yang masih terjadi di lapangan bukan terletak pada arah kebijakan, melainkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Dalam pemerintahan, harus dibedakan antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Jika masih ada sekolah bocor atau distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan,” jelasnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab teknis pelaksanaan berada di tangan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Oleh karena itu, kritik publik sebaiknya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi, pengawasan, dan implementasi di tingkat pelaksana.

“Presiden sudah menetapkan pendidikan sebagai prioritas, kemiskinan harus ditangani, dan stunting harus diturunkan. Semua itu sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya di bawah,” tuturnya.

Menurutnya, rencana pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI, Idrus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan bangsa.

Meski demikian, Idrus menilai kritik masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, tetap penting sebagai bentuk kontrol publik. Masukan tersebut, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden untuk mengingatkan dan menegur para pelaksana teknis di lapangan.

“Apa yang disampaikan masyarakat patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang baik. Namun, harus ditempatkan secara proporsional agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” pungkasnya.