Warga di Pelosok Gotong Jenazah Jarak Jauh, DPR Minta Kementerian PU Perbaiki Infrastruktur di Daerah

JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur di berbagai daerah pelosok Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI.

Edi menilai penting adanya data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian PU menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

“Usulan saya, Pak Menteri, pada waktu tertentu kita dapat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Momentum ini penting agar kita memperoleh data riil mengenai panjang dan kondisi jalan yang sebenarnya, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa dan dusun,” kata Edi Purwanto, dikutip Jumat (6/2).

Edi menekankan, banyak kondisi jalan di daerah yang jauh lebih memprihatinkan dibandingkan dengan gambaran yang sering muncul di media.

Bahkan, keterbatasan infrastruktur memaksa masyarakat menggotong jenazah menggunakan tandu sejauh berkilo-kilometer.

“Mohon maaf, masih banyak akses jalan di berbagai daerah di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, untuk keperluan mengangkut jenazah pun masyarakat terpaksa menggunakan tandu dan menempuh jarak berkilo-kilometer. Saya yakin kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan dialami oleh banyak daerah di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Edi, pemetaan kondisi jalan yang akurat dan objektif sangat penting agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyampaikan kebutuhan anggaran yang sebenarnya kepada Presiden.

“Dengan pemetaan yang akurat tersebut, Pak Menteri dapat melaporkan kepada Presiden mengenai kebutuhan anggaran yang sesungguhnya berapa triliun rupiah yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan jalan secara menyeluruh,” bebernya.

Ia juga menyoroti praktik sejumlah kepala daerah yang dinilainya kerap menyampaikan data tidak sesuai kondisi lapangan demi pencitraan.

“Saya menyampaikan ini apa adanya, Pak Menteri. Tidak jarang kepala daerah, demi membangun citra, menyampaikan data kondisi jalan yang terlihat baik di atas kertas, berapa persen mantap, rusak ringan, dan rusak berat, padahal fakta di lapangan sering kali jauh lebih buruk,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jambi itu juga mengungkapkan masih banyaknya proyek nasional yang terbengkalai di daerah.

“Sebagai contoh, dalam kunjungan kami ke Jambi, kami menemukan proyek nasional yang mangkrak, seperti pembangunan rumah sakit di Universitas Jambi bersama Pak Bakri. Selain itu, terdapat pula proyek Asrama Haji yang mangkrak sejak 2016,” pungkasnya.