Kiai Sepuh NU Sarankan Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Gus Yahya Bertemu Akhiri Konflik Internal

JawaPos.com - Forum kiai sepuh dan mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan respons atas dinamika yang tengah terjadi di tubuh PBNU. Sikap ini disampaikan setelah Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, mengundang mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU untuk bersilaturahim, pada Sabtu (6/12).

Mereka yang hadir di antaranya KH Said Aqil Siradj, KH Anwar Manshur, KH Ma'ruf Amin (zoom), KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen (zoom), Nyai Hj Sinta Nuriyah (zoom), Nyai Hj Mahfudloh. Perwakilan syuriyah PBNU, H. Mohammad Nuh, KH Ali Akbar Marbun, KH Akhmad Said Asrori, hingga KH Mu'adz Thohir.

Juru Bicara Forum Kiai Sepuh, HM Abdul Muid alias Gus Muid menyatakan, para kiai sepuh menilai proses pemakzulan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya oleh Syuriyah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART," kata Gus Muid.

Meski demikian, lanjutnya, forum kiai sepuh juga mencermati adanya informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum.

"Perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh," tegasnya.

Forum kiai sepuh turut menyoroti beredarnya surat Syuriyah PBNU yang memuat agenda Rapat Pleno untuk penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, yang rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9–10 Desember 2025.

Tak ingin memperluas polemik, para kiai sepuh mendorong agar Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf segera bertemu dalam satu forum untuk membuka dialog dan mencari penyelesaian.

"Tadi yang juga disusulkan oleh kiai sepuh agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU bertemu di satu forum, forum apapun, agar hal-hal yang ada (persoalan PBNU) ini bisa dibicarakan," ujarnya.

Para kiai sepuh juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang dapat memperbesar ketegangan.

"Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam'iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," pungkasnya.