Gubernur Malut Sherly Tjoanda Datangi KPK, Konsultasi soal Pencegahan Korupsi

JawaPos.com - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (22/10). Kehadiran Sherly di lembaga antirasuah tersebut bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut).

"Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly saat memasuki Gedung KPK.

Sherly menjelaskan, pihaknya tengah berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), instrumen KPK untuk mengukur kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

"Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," ucap Sherly.

Ia menegaskan, Pemprov Malut berkomitmen menutup celah korupsi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Karena itu, koordinasi dengan KPK menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan.

Sherly menambahkan, peningkatan skor MCP menjadi salah satu fokus pemerintahannya dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. "Kami ingin Maluku Utara bisa sejajar dengan provinsi lain dalam hal transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Namun, saat disinggung mengenai aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Malut yang disebut tengah dipantau KPK, Sherly memilih tidak banyak berkomentar. "Saya enggak tahu," imbuhnya.

Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kedatangan Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos dalam rangka rapat koordinasi dan supervisi. Langkah ini sebagai upaya KPK dalam melakukan pengawasan pencegahan korupsi di daerah.

"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi," ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa KPK tengah fokus pada pemantauan perencanaan dan penganggaran terhadap setiap program unggalan pemerintah daerah. Sebab, KPK tak menginginkan ada celah korupsi dari setiap perencanaan program pemerintah daerah.

"Saat ini rapat sedang berlangsung, di antaranya membahas MCSP di wilayah Maluku Utara. Rapat diikuti Plt Direktur Korsup Wilayah V, Imam Turmudhi," pungkasnya.