Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan

JawaPos.com - Arah pembangunan nasional dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan komitmen terhadap tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya memastikan setiap pembangunan tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, penguatan tata kelola infrastruktur berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Menurut Dody, infrastruktur yang dibangun harus memiliki nilai jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. “Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” ujar Dody di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sekadar proyek fisik. Di baliknya, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama, bukan pilihan,” kata Dody.

Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas. Upaya ini juga diperkuat dengan berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan daerah untuk meningkatkan konektivitas, serta pengembangan zona terpadu pangan, energi, dan air.

“Pendekatan ini bukan hanya soal membangun, tapi juga memastikan pembangunan yang terjadi memberi manfaat lintas sektor dan lintas generasi,” ujarnya.

Di samping itu, dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan juga datang dari sektor perbankan nasional. Corporate Secretary Bank Mandiri, M Ashidiq Iswara, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp412,13 triliun. Angka ini tumbuh 15,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,65 triliun.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui pembiayaan infrastruktur. Langkah ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berdaya, dan sejahtera,” ujar Ashidiq.

Ia menjelaskan, penyaluran kredit tersebut menjadi bukti nyata dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan nasional di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami meyakini pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap perekonomian — mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga mendorong investasi di sektor produktif,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat mobilitas manusia, barang, dan jasa, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal dan nasional,” ujar AHY.

Ia menegaskan, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Sinergi ini tidak hanya mencakup pembangunan jalan, tetapi juga sektor-sektor lain seperti pertanian berkelanjutan dan pengembangan kawasan industri serta komersial.