Paradiplomasi: Strategi Indonesia dalam Membangun Jejaring Global di Era Desentralisasi

JawaPos.com - Paradiplomasi atau diplomasi daerah semakin menjadi fenomena penting dalam hubungan internasional modern. Konsep ini menandai pergeseran peran aktor dalam diplomasi global, di mana pemerintah daerah kini turut aktif menjalin kerja sama lintas negara.

Menurut Alexander Kuznetsov dalam bukunya Theory and Practice of Paradiplomacy yang diterbitkan oleh Routledge, paradiplomasi muncul sebagai konsekuensi logis dari globalisasi dan desentralisasi. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi aktor yang mampu memproyeksikan kepentingan lokal ke kancah dunia.

Kuznetsov menjelaskan bahwa paradiplomasi tidak terbatas pada kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya daerah memperkuat identitas dan diplomasi budaya. Dalam pandangannya, daerah dapat berperan sebagai “aktor diplomatik” yang membawa nilai-nilai lokal untuk memperkaya kerja sama internasional, selama masih berada dalam koridor kebijakan luar negeri nasional. Pandangan ini menempatkan paradiplomasi sebagai praktik strategis yang menghubungkan diplomasi resmi negara dengan aspirasi masyarakat daerah.

Di Indonesia, praktik paradiplomasi mulai mendapatkan tempat sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada awal 2000-an. Desentralisasi membuka ruang bagi daerah untuk menjalin kerja sama luar negeri yang lebih fleksibel.

Berdasarkan laporan Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), peluang ini muncul karena pemerintah pusat memberikan izin bagi daerah untuk menjalin kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, selama mengikuti prosedur diplomatik yang diatur Kementerian Luar Negeri.

Penelitian di jurnal tersebut juga membandingkan pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia dan Korea Selatan. Peneliti menemukan bahwa daerah di Korea memiliki otonomi lebih besar dalam menjalin kerja sama luar negeri dibandingkan daerah di Indonesia.

Namun, baik Indonesia maupun Korea memandang paradiplomasi sebagai sarana memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing di pasar global. Perbedaan kebijakan ini mencerminkan variasi dalam cara negara kesatuan memaknai desentralisasi diplomasi.

Salah satu contoh konkret praktik paradiplomasi di Indonesia adalah kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dan Wilayah Souss-Massa di Maroko. Menurut laporan Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR), kerja sama sister province yang dimulai pada 2017 ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan internasional berbasis budaya dan ekonomi. Melalui kerja sama tersebut, Jawa Barat berupaya memperkenalkan kebudayaan Sunda, meningkatkan ekspor produk lokal, dan memperluas potensi investasi dari mitra luar negeri.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerja sama antara Jawa Barat dan Souss-Massa menjadi contoh sukses integrasi antara diplomasi daerah dan diplomasi nasional. Pemerintah provinsi mampu memainkan peran sebagai jembatan antarbudaya sekaligus penggerak ekonomi daerah. Paradiplomasi semacam ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam diplomasi tanpa melanggar batas kewenangan negara.

Selain di tingkat provinsi, praktik paradiplomasi juga muncul di wilayah perkotaan. Jurnal Berumpun Universitas Bangka Belitung (UBB) mencatat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pelopor dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menjalin komunikasi internasional, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan platform digital, Jakarta mampu membangun reputasi sebagai kota global yang adaptif dan terbuka terhadap kerja sama di bidang tata kelola kota dan kesehatan publik.

Laporan dari Jurnal Berumpun UBB juga menunjukkan bahwa paradiplomasi digital menjadi inovasi penting di era modern. Melalui media daring, pemerintah daerah dapat langsung terhubung dengan mitra internasional tanpa harus melalui jalur diplomatik konvensional. Praktik ini mempercepat kolaborasi global dan memperkuat posisi daerah dalam jejaring kota dunia.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi oleh daerah di Indonesia dalam menjalankan paradiplomasi. Penelitian Jurnal Hubungan Internasional UMY mencatat bahwa banyak daerah masih kekurangan sumber daya manusia yang memahami mekanisme kerja sama luar negeri, serta terbatas dalam kemampuan bahasa dan negosiasi internasional. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat sering kali terhambat oleh birokrasi dan perbedaan prioritas kebijakan.

Menurut Alexander Kuznetsov, keberhasilan paradiplomasi ditentukan oleh kemampuan daerah dan pusat untuk bersinergi dalam mengelola diplomasi multilevel. Jika hubungan tersebut dapat terbangun dengan baik, paradiplomasi berpotensi menjadi kekuatan baru bagi Indonesia dalam memperluas pengaruh globalnya tanpa kehilangan kendali atas kedaulatan nasional. Dengan fondasi regulasi yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang memadai, diplomasi daerah dapat menjadi wajah baru diplomasi Indonesia di era globalisasi. (*)