Klarifikasi BGN: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tidak Dialihkan ke Pendidikan

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kabar bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunungkidul dialihkan ke sektor pendidikan tidak benar. BGN memastikan aliran dana MBG tidak melalui pemerintah daerah, melainkan langsung disalurkan ke Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menekankan mekanisme pencairan anggaran sudah jelas dan tidak memberi ruang bagi pemda untuk mengelola dana MBG, termasuk BGN sendiri.

“Jadi kita juga konstruksinya tolong teman-teman pahami uang BGN, dana BGN itu dari Departemen Keuangan masuk ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dari KPPN masuk langsung ke dapur melalui virtual account," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/9).

"Pemilik virtual account ini adalah kepala SPPG joint account dengan mitra, jadi tidak ada saya ulang, tidak ada dana MBG yang ke Pemda,” tegas Nanik.

Ia menambahkan, jika ada program pendidikan daerah seperti KJP di Jakarta, itu sepenuhnya kebijakan pemerintah daerah dan tidak terkait dengan MBG.

“Kalau soal Pemda punya kebijakan mungkin seperti Jakarta KJP atau apa yang memberikan itu gak ada kaitannya dengan MBG, tapi karena dari awal berita itu dimention seolah-olah ini ada dari BGN diberikan ke Pemda, saya ulang tidak ada, MBG adalah program nasional yang langsung uangnya itu mampir di BGN aja tidak, gak mampir di kantornya BGN atau di benda harap BGN tidak,” jelas Nanik.

Lebih jauh, ia menuturkan sistem joint account diterapkan untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana.

“Kenapa harus join account? ini juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan," tandas Nanik.

Dengan mekanisme ini, BGN memastikan penyaluran anggaran MBG tetap transparan, aman, dan langsung menyasar operasional dapur penyedia makanan bergizi.