SAPMA PP Kecam Tindak Kekerasan, Serukan Persatuan dan Penegakan Hukum

JawaPos.com-Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila angkat suara soal aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Aksi itu berujung ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR.

Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Aulia Arief meminta semua pihak menahan diri. Dia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh jadi alat kekuasaan.

"Mengecam keras tindakan kekerasan, penekanan, intimidasi, san upaya pembungkaman terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran," tegas Aulia Arief dalam keterangannya.

Aulia menegaskan bahwa kekerasan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. SAPMA pun menuntut adanya akuntabilitas serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

"Aparat negara adalah pelindung rakyat, bukan penguasa rakyat. Setiap penyalahgunaan wewenang harus diusut tuntas dan tidak boleh ada impunitas," urai Aulia Arief.

Gelombang protes terhadap DPR mencuat akibat kebijakan tunjangan anggota Dewan yang dianggap tidak masuk akal. Aksi unjuk rasa bahkan menelan korban jiwa, yakni seorang driver ojek online Affan Kurniawan, yang tewas saat kericuhan di Pejompongan.

"Kami, SAPMA Pemuda Pancasila, dengan tegas menyatakan bahwa kami berdiri di sisi rakyat. DPR seharusnya menjadi wakil rakyat, namun realitas hari ini menunjukkan banyak wakil yang justru melupakan amanah dan mengkhianati suara rakyat demi kepentingan segelintir pihak. Sikap seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi," ungkap Aulia.

SAPMA Pemuda Pancasila juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan Indonesia dan melawan segala bentuk ketidakadilan.

"Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, melawan ketidakadilan, menolak pengkhianatan terhadap amanah rakyat, dan menjaga persatuan Indonesia berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," imbuh dia.