Istana Respons Tuntutan Warga soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Koordinasi dengan Gubernur Jateng

JawaPos.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi dinamika politik yang tengah terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait tuntutan warga dan DPRD untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Pemerintah pusat mengaku terus memantau perkembangan situasi di daerah tersebut.

“Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Ia menegaskan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap situasi ini dan mengimbau semua pihak untuk menahan diri. 

“Bapak Bupati juga secara personal kami berkomunikasi. Kemudian saya juga memonitor, terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan menghormati seluruh proses demokratis, termasuk aksi protes yang digelar masyarakat Pati. Prasetyo memastikan, pemerintah pusat akan terus memantau dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait hingga persoalan ini menemukan penyelesaian terbaik.

“Kita menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kami juga memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati menggunakan haknya, dan semua proses itu kita hormati,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. 

Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” ujar pimpinan DPRD Pati dalam sidang, yang disambut riuh tanda persetujuan dari seluruh anggota dewan, Rabu (13/8).

Keputusan DPRD ini diambil hanya beberapa jam setelah terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati. 

Aksi tersebut diikuti puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya yang memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen. Kericuhan dalam aksi tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa.

Bupati Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi.

“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” pungkas Sudewo.