Kepala BNPT Tekankan Pentingnya Deradikalisasi dari Tingkat Desa untuk Cegah Paham Radikalisme

JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan pentingnya pencegahan paham radikalisme yang dimulai dari tingkat desa. Pesan ini disampaikan saat Eddy Hartono melakukan kunjungan dan dialog di empat titik Desa Siap Siaga Kecamatan Jamblang, yakni Desa Orimalang, Wangunharja, Sitiwinangun, dan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy menekankan pencegahan radikalisme di tingkat desa selaras dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden.

“Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden, kemudian diwujudkan dalam RPJMN 2025–2029, salah satunya adalah berangkat dari desa untuk melakukan pencegahan dan membangun kesejahteraan. Di sinilah kita berkolaborasi bagaimana menciptakan desa yang mempunyai ketahanan, daya cegah, dan daya tangkal,” kata Eddy Hartono kepada wartawan, Rabu (13/8).

Eddy menjelaskan, program Desa Siap Siaga mengandalkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, salah satunya untuk pengembangan usaha masyarakat. 

Ia mencontohkan, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan budidaya ikan, serta upaya menghidupkan kembali kerajinan gerabah khas Desa Sitiwinangun yang telah diwariskan turun-temurun.

Selain masyarakat desa, mitra deradikalisasi di Kecamatan Jamblang juga mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini, antara lain melalui pembinaan kewirausahaan. 

“Harapan kami, mitra deradikalisasi bisa sejahtera,” ucap Eddy saat meninjau kegiatan pembinaan di Desa Wangunharja.

Eddy turut membagikan contoh sukses usaha mitra deradikalisasi di berbagai daerah, mulai dari pertanian di Palembang, usaha jahe di Temanggung, hingga layanan perbaikan AC di Makassar. 

Program Desa Siap Siaga sendiri telah berjalan sejak 2023 sebagai pilot project di lima desa atau kelurahan dari lima provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. 

Pada 2024, program ini berkembang menjadi 50 desa atau kelurahan di lima provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung). Sementara pada 2025, pembentukan Desa Siap Siaga difokuskan di dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.