Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028 Diwarnai Isu Kebocoran Data dan Intervensi Politik

JawaPos.com-Proses pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) periode 2025–2028 resmi dimulai. Tujuh kandidat bersaing memperebutkan mandat memimpin salah satu organisasi alumni terbesar di Indonesia melalui mekanisme e-vote berbasis aplikasi UI Connect dengan prinsip one man one vote.

Seluruh alumni yang memenuhi syarat dapat memberikan suara setelah melalui proses validasi identitas menggunakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nomor telepon, dan alamat email yang terdaftar. Namun, antusiasme pemilihan ini dibayangi isu serius terkait dugaan kebocoran data.

Beredar kabar bahwa salah satu kandidat diduga mengantongi sekitar 6.000 NPM alumni UI yang diperoleh dari sebuah pangkalan data. Informasi itu memunculkan kekhawatiran data tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan akun UI Connect tanpa seizin pemiliknya.

“Iluni UI seharusnya rumah bersama bagi seluruh alumni, bukan alat perebutan kekuasaan partai. Kalau benar ada intervensi, ini mencederai independensi organisasi,” ujar Roby Marbun, alumni FISIP UI.

Pengamat demokrasi kampus menilai fenomena ini menunjukkan semakin gencarnya partai politik membidik organisasi alumni universitas ternama sebagai basis pengaruh. 

“Dengan jaringan sosial dan politik yang luas, Iluni UI punya nilai strategis. Tanpa pengawasan ketat, kontestasi bisa berubah menjadi perpanjangan kepentingan politik tertentu,” jelas John Dear, peneliti politik dan alumni UI.

Pihak panitia pemilihan (OC) menepis kekhawatiran soal keamanan sistem. Yunani Ramlan, perwakilan OC, menegaskan bahwa proses verifikasi di UI Connect berlapis dan divalidasi oleh Iluni di tingkat fakultas. 

“Sampai sekarang belum ada laporan resmi terkait isu tersebut. Sistem kami dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data,” ujar Yunani Ramlan.

Pemilihan Ketua Umum Iluni UI 2025–2028 bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kontribusi alumni terhadap bangsa. Karena itu, partisipasi aktif dan pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan proses berjalan jujur, bersih, dan bebas intervensi.