Wamenkop Ferry Juliantono Pastikan Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Tidak Gantikan Koperasi Petani

JawaPos.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, bukan untuk menggantikan Koperasi Petani. Hal ini disampaikan Wamenkop dalam sambutannya di acara Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, pada Selasa (22/7).

Bahkan, Wamenkop meyakini, sinergi antara Kopdes Merah Putih dan Serikat Petani Indonesia yang sudah memiliki koperasi-koperasi petani akan menjadi pondasi bagi sistem ekonomi pangan yang mandiri dan berdaulat. 

"Jadi, Kopdes/Kel Merah Putih bukanlah pengganti koperasi petani, tetapi justru sebagai penguat ekosistem usahanya," kata Wamenkop.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa tidak bisa bicara reforma agraria tanpa membangun kekuatan ekonomi rakyat. Bahkan, tak bisa juga berbicara ekonomi rakyat tanpa koperasi.

"Dan kita tidak bisa bicara ekonomi rakyat tanpa koperasi. Maka, kebangkitan koperasi saat ini untuk reforma agraria," lanjutnya.

Wamenkop yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih menyampaikan Serikat Petani dapat membentuk koperasi sebagai upaya mendorong hilirisasi agar petani tak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mampu mengelola, mengolah, dan mendistribusikannya secara kolektif.

Bahkan, kata dia, peluncuran secara resmi Kopdes Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, bukan hanya menandai dimulainya sebuah program, tetapi merupakan titik balik sebuah tonggak kebangkitan kedaulatan desa.

Nantinya, melalui Kopdes Merah Putih, distribusi pupuk subsidi dapat dipotong dari mata rantai yang panjang dan seringkali menyulitkan petani. Melalui rantai yang lebih pendek dan terkontrol, harga pupuk menjadi lebih murah, biaya produksi turun, dan petani mendapatkan margin yang lebih besar.

Bahkan, Kopdes Merah Putih juga bisa bermitra dengan unit penggilingan padi di tingkat desa, agar petani tak lagi bergantung pada tengkulak. "Inilah agenda besar kita, yaitu mengembalikan nilai tambah ke tangan produsen, yakni petani," pungkas Wamenkop.