Alasan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Minta Tambahan Anggaran Pertahanan Rp 184 Triliun

JawaPos.com - Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Rabu (9/7), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta tambahan anggaran pertahanan Rp 184 triliun. Dia pun menyampaikan alasan permohonan tambahan anggaran tersebut. Sjafrie menegaskan bahwa tidak urusan kedaulatan negara memang tidak murah. 

”Semoga teman-teman media bisa ikut menyuarakan, bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya. Dan juga, kami minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan, perawatan personel. Baik yang pangkat tamtama, bintara, dan juga perwira dalam hubungannya (dengan) perumahan prajurit,” kata dia saat diwawancarai oleh awak media. 

Tahun ini, pagu indikatif anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara sebesar Rp 167,4 triliun. Menurut Sjafrie setengah atau 50 persen dari angka tersebut habis untuk belanja pegawai. Karena itu, dia menilai perlu ada tambahan untuk berbagai kebutuhan lain. Termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

”Memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar. Tapi, anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk kebutuhan alutsista itu masih setengahnya. Jadi, kita perlu ada penambahan belanja modal,” imbuhnya. 

Menurut Sjafrie, tambahan anggaran yang diajukan oleh instansinya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan prioritas. Misalnya untuk pembangunan kekuatan pertahanan, perawatan personel, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, serta pembinaan kekuatan di masing-masing markas besar angkatan. 

Menhan berharap Komisi I DPR, Kemenkeu, dan Bappenas dapat mempertimbangkan usulan tersebut. Sjafri menegaskan bahwa kedaulatan negara adalah aset yang sangat mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan pembelian peralatan militer biasa. Penambahan anggaran yang diajukan oleh Kemhan sangat krusial untuk mendukung belanja modal, termasuk pengadaan alutsista. 

”Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka bahwa harga kedaulatan itu sangat mahal. Tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal utk menjamin kedaulatan negara,” ujarnya.