Menko Polkam Budi Gunawan Klaim Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Capai 81,2 Persen

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan angka yang sangat positif, mencapai 81,2 persen. Hal itu berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada Juni 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi Gunawan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

"Berdasarkan hasil survei pada Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen," kata Budi Gunawan dihadapan Komisi III DPR.

Ia menyebut, angka tersebut menggambarkan legitimasi yang semakin menguat terhadap pemerintah di tengah masa transisi dan tantangan global. Ia pun meyakini, hasil survei tersebut memberikan dampak yang positif pada berbagai aspek utama pemerintahan. 

"Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada lima aspek utama, yaitu pada aspek sosial budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4 persen," jelasnya.

Menurutnya, capaian tinggi pada aspek sosial budaya dan keamanan nasional dianggap sebagai hasil dari kerja kolektif berbagai pihak dalam menjaga fondasi kehidupan berbangsa. 

"Tentunya temuan ini memberi sel kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik," ujar Budi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak dapat diabaikan, terutama yang berasal dari ruang digital. 

"Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks," urainya.

Karena itu, Budi Gunawan menekankan pentingnya membangun ekosistem komunikasi yang terintegrasi. Serta, pentingnya menghadirkan kontra narasi terhadap berbagai bentuk informasi palsu yang menyerang institusi negara.

"Oleh karenanya kami menganggap penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data. Termasuk menghadirkan kontra narasi terhadap hoaks yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah," pungkasnya.