Harga BBM Tidak Naik Jadi Alasan Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran berdampak pada global. Salah satunya ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah negara pun membuat kebijakan atas kondisi perang itu. Di antaranya menaikkan harga BBM di negara mereka.

Berbeda dengan Indonesia. Pascaperang AS-Israel dengan Iran, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malah mempertahankan harga BBM. Baik untuk subsidi maupun non-subsidi. 

Kebijakan itu menjadi salah satu alasan publik puas terhadap kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kepuasan itu tergambar dalam hasil survei publik yang dilakukan oleh Lembaga survei Media Survei Nasional (Median). 

Baca Juga:Connie Bakrie Ingatkan Prabowo soal Blanket Overflight AS: Bertentangan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, sebanyak responden menyatakan puas mencapai 71,8% atas kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu 23,7% menyatakan tidak puas dan 4,5% tidak menjawab atau tidak tahu.

“Stabilitas harga BBM menjadi faktor kunci. Karena, efeknya sangat luas terhadap daya beli masyarakat," kata Rico Marbun dalam konferensi pers yang berlangsung daring pada Rabu (15/4).

Ada tiga alasan publik puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Pertama, 24,5% menyatakan Prabowo-Gibran mampu menjaga harga BBM yang tidak naik atau stabil. Kedua, 15,4% terhadap makan bergizi gratis (MBG). Ketiga, memberantas korupsi (9,3%).

Adapun survei median ini berlangsung pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Baca Juga:Bertemu Presiden Prancis, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini. Semuanya tersebar di 38 provinsi. Distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

Temuan lain dari survei Median, yakni 67,0% publik tidak mendukung Presiden Prabowo Subianto dimundurkan atau dilengserkan sebelum 2029. "Ada lima alasan publik tidak setuju Presiden Prabowo dimundurkan atau dilengserkan di tengah jalan," sebut Rico.

Kelima alasan itu menghindari perpecahan dan Kkekacauan (20,4%); kerja Prabowo dinilai cukup baik (17,8%); masa jabatan belum selesai (15,0%); sesuai mandat rakyat dan pemenang pemilu (12,5%); dan kepuasan terhadap kerja pemberantasan korupsi (8,4%).