Soal Pemerkosaan Massal Mei 1998, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam dan Tuntut Menteri Kebudayaan Fadli Zon Minta Maaf

JawaPos.com - Keterangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait dengan pemerkosaan massal Mei 1998 terus menuai perhatian publik. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keterangan Fadli Zon. Mereka menyatakan bahwa keterangan Fadli Zon sama saja melanggengkan impunitas. 

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan bahwa keterangan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei 1998 pantas untuk dikecam. Sebab, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah mengungkap semua temuan mereka. 

”Koalisi Masyarakat Sipil menuntut  pemerintah via Fadli Zon meminta maaf kepada publik dan menarik kembali ucapannya tersebut, karena bertentangan dengan moral publik Indonesia dan mencederai keadilan korban kekerasan 1998,” kata dia pada Selasa (17/6). 

Julius menyatakan bahwa Fadli Zon harusnya mendorong proses pengungkapan kebenaran peristiwa 1998, terutama menguatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Bukan malah bertindak sebaliknya dengan berusaha mengaburkan peristiwa yang terjadi. 

”Pernyataan (Fadli Zon) tersebut semakin melanggengkan impunitas yang terjadi di Indonesia. Dari aspek hukum, pernyataan Fadli Zon dan atau penulisan ulang Sejarah Indonesia sama sekali tidak berdasar dan bukan pro justitia,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Julius menyatakan bahwa para penyintas dan korban peristiwa 1998 telah memikul beban dan penderitaan berpuluh tahun karena tidak ada kejelasan dari negara. Saat bersamaan, pemulihan korban juga belum sepenuhnya tercapai, keadilan belum terungkap, dan pelaku kekerasan seksual masih berkeliaran.

”Fadli Zon yang mewakili pemerintah justru hendak mengubur bukti-bukti pelanggaran HAM 1998, khususnya kasus pemerkosaan massal. Kami menilai, penulisan buku Sejarah yang potensial mengubur fakta sejarah itu justru menunjukkan karakter pemerintah otoriter ala Orde Baru,” sesalnya.