Gubernur Dedi Mulyadi Meledak! Larang Keras Titip Kursi di SPMB 2025: Nggak Ada Anak Sultan di Sini

JawaPos.com - Dunia pendidikan Indonesia kembali diwarnai kisruh dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Di tengah polemik praktik “titip kursi”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara dengan nada tegas dan lantang. 

Ia mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada lagi jalur belakang dalam penerimaan siswa baru, terutama di tingkat SMA, SMK, dan SLB.

“Gak boleh tuh sekolah atas nama, atas nama, titip-titip ke kepala sekolah. Gak boleh!” ujar Dedi dalam unggahannya di Instagram @dedimulyadi71, Kamis (12/6).

Pernyataan ini datang di tengah kekacauan SPMB di berbagai daerah, di mana muncul dugaan adanya praktik prioritas gelap, calo kursi, dan perlakuan istimewa terhadap anak-anak pejabat dan konglomerat.

Dalam sorotan tajam masyarakat yang geram dengan ketidakadilan, Dedi Mulyadi menjadi satu dari sedikit pejabat publik yang berani bersuara.

“Semua siswa harus diperlakukan sama. Tidak ada kasta dalam pendidikan. Tidak ada anak pejabat yang bisa menyundul aturan!” tegas mantan Bupati Purwakarta ini.

Ia juga menyentil praktik pungutan liar yang masih membayangi proses pendaftaran. Dedi memastikan bahwa pendidikan menengah di bawah naungan Pemprov Jabar 100 persen gratis, mulai dari pendaftaran hingga lulus.

“Untuk SMA dan SMK di bawah Pemprov Jabar, tidak boleh ada pungutan, bahkan sepeser pun! Sampai mereka tamat kelas 3, itu tanggung jawab negara!” tegasnya lagi.

Tak hanya bagi siswa negeri, Gubernur juga menjamin siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di swasta akan tetap mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah.

“Miskin bukan alasan untuk tidak sekolah. Negara hadir. Pemerintah Provinsi hadir. Kalau masih ada yang ditolak sekolah karena miskin, laporkan!” serunya.

Dengan nada penuh desakan, Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan ajakan keras. “Masukkan anak-anak ke sekolah! Titip kursi? Sudah gak zaman! Ini era transparansi, bukan era anak sultan main atur-atur!” ungkapnya.

Pernyataan Dedi ini sontak memicu gelombang dukungan dari masyarakat. Banyak yang berharap sikap tegas ini bisa menjadi pemicu bersih-bersih total dalam dunia pendidikan nasional, yang selama ini dinilai sarat kepentingan, intervensi politik, dan permainan kekuasaan.

Apakah ini awal dari revolusi pendidikan Indonesia? Atau sekadar gema sesaat di tengah sistem yang sudah lama bobrok? Kita tunggu saja.