Wakil Ketua DPRD Jatim Soroti Antrean Panjang Pengambilan PIN SPMB, Minta Sistem Dievaluasi Total

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK. Hal itu disampaikan Deni menyusul antrean panjang dalam proses pengambilan Personal Identification Number (PIN), yang menjadi akses awal untuk mendaftar ke SMA/SMK negeri di Jatim.

Di sejumlah daerah, antrean bahkan terjadi sejak dini hari. “Ada yang mulai antre dari jam 4 pagi. Ini menunjukkan betapa besar energi yang dikorbankan para orang tua dan siswa hanya untuk mengambil PIN,” kata Deni, dikutip dari Jawa Pos Radar Surabaya, Rabu (11/6).

Menurutnya, di era digital seperti sekarang, semestinya Pemprov Jatim mampu merancang sistem yang lebih efisien dan ramah pengguna. Pengambilan PIN secara tatap muka dianggap sebagai kemunduran dalam proses digitalisasi yang seharusnya konsisten diterapkan dari awal hingga akhir.

“Jika pendaftaran diawali secara online, maka seluruh proses selanjutnya juga seharusnya bisa dilakukan secara daring. Jangan di tengah jalan tiba-tiba ada hambatan seperti verifikasi manual yang menyebabkan penumpukan,” ujarnya.

Deni menganalogikan kondisi tersebut seperti kemacetan di jalan tol akibat adanya hambatan buatan. “Sudah masuk tol, tiba-tiba ada gundukan besar yang harus dilewati satu per satu. Itu bikin kendaraan harus mengerem, antre, lalu macet. Begitu juga sistem ini,” jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, sistem SPMB yang tidak sepenuhnya digital membuat proses pengambilan PIN menjadi bottleneck yang menghambat kelancaran pendaftaran. Hal tersebut menimbulkan beban tambahan, baik bagi siswa maupun petugas sekolah.

“Kalau saja proses ini bisa disederhanakan, beban di lapangan akan jauh lebih ringan. Tidak hanya bagi siswa dan orang tua, tapi juga petugas sekolah yang harus melayani ribuan pendaftar setiap hari,” tambah Deni.

Ia menilai, sistem penerimaan yang diterapkan pemkab/pemkot untuk SD dan SMP justru sudah sepenuhnya online dan berjalan baik. Karena itu, Pemprov Jatim sebagai penanggung jawab SMA/SMK juga seharusnya bisa melakukan hal serupa.

Deni memahami keresahan para orang tua karena PIN menjadi pintu masuk utama ke sistem pendaftaran online. Tanpa PIN, siswa tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. “Kalau sudah tahu PIN itu krusial, seharusnya dibuat sistem yang lebih ramah dan tidak menyulitkan,” tegasnya.

Ia berharap Pemprov Jatim dapat segera mengevaluasi sistem SPMB agar antrean panjang tak kembali terjadi pada tahun depan. Di akhir pernyataannya, Deni juga menyampaikan apresiasi sekaligus semangat kepada para siswa dan petugas sekolah yang telah bekerja keras dalam proses ini.

“Jangan lupa jaga kesehatan, baik siswa, orang tua, maupun petugas sekolah. Semoga ke depan sistem yang lebih simpel bisa diterapkan agar tidak menyulitkan semua pihak,” tuturnya.