Kantor Kontras Diteror Orang Tidak Dikenal usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta

JawaPos.com – Kantor lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dikabarkan didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK), pada Minggu (16/3) sekitar pukul 00.16 WIB. Ketiganya mengklaim sebagai pihak dari media massa.

Kedatangan orang tidak dikenal itu setelah KontraS menggeruduk rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI terkakit revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore.

"Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus kepada wartawan, Minggu (16/3).

Berdasarkan tangkapan layar CCTV yang tersebar, tempak dua orang pria mengenakan pakaian hitam dan seorang lainnya memakai kaos berwarna krem.

Menurut dia, orang tidak dikenal itu juga secara terus-menerus membunyikan lonceng yang berada di kantor KontraS tanpa tujuan jelas.

Ia pun mengungkapkan, pada waktu yang bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Ia menduga, itu merupakan aksi teror setelah dirinya menggeruduk rapat panja Komisi I DPR terkait pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont.

"Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi revisi UU TNI," ucap Andrie.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menerobos ruang pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore. Mereka datang sambil membentangkan poster bernada kritis. Meski tidak lama, aksi tersebut sontak menarik perhatian. 

Dalam potongan video yang dipublikasi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tampak beberapa perwakilan koalisi masyarakat sipil langsung masuk ke ruang pembahasan.

”Selamat sore bapak, ibu. Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan, karena tidak sesuai dengan proses legislasi. (Pembahasan revisi UU TNI) ini diadakan tertutup,” kata perwakilan koalisi masyarakat sipil. 

Tidak lama setelah itu, mereka langsung digiring keluar ruangan. Meski sempat terjatuh akibat dorongan dari petugas yang menarik mereka keluar dari ruang pembahasan revisi UU TNI, aksi tetap berlanjut.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil itu menyampaikan bahwa mereka tengah menjalankan fungsi pengawasan atas tindak-tanduk DPR dan pemerintah. 

”Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil, kami menolak adanya pembahasan (revisi UU TNI) di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI teman-teman,” tegas dia.