DPR Godok RUU Wantimpres, Jokowi Dinilai Tepat Pimpin Dewan Penasihat untuk Presiden Prabowo

JawaPos.com – DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). 

Penyusunan RUU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran strategis Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan masukan serta pertimbangan kepada Presiden.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai layak menduduki posisi Ketua Wantimpres. Penilaian itu disampaikan setelah pihaknya melakukan survei bertajuk 'Pandangan Publik Terhadap Peran Wantimpres Dalam Kinerja Pemerintah'.

"Berdasarkan temuan survei rekan-rekan di LPI, ternyata 80 persen responden meyakini Pak Jokowi sangat tepat memimpin Wantimpres, sebagai dewan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap gagasan dan kebijakan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Boni di Jakarta, Senin (10/3).

"Menurut saya, penilaian itu dikarenakan Pak Jokowi sukses dalam menjalankan pemerintahan selama dua periode dari 2014 sampai 2024. Publik meyakini Pak Jokowi memliki pengalaman yang kaya dan teruji handal dalam mengelola pemerintahan," sambungnya.

Ia menjelaskan, kedekatan Jokowi dengan  Presiden Prabowo tidak hanya terkait Pilpres 2024, namun terutama karena adanya kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia menuju momen Emas 2045.

"Tentu saja Presiden Prabowo membutuhkan konsistensi laju pembangunan, trayektori kemajuan multisektoral, dan penguatan fondasi ekonomi dalam rangka meraih target pertumbuhan 8 persen. Pak Jokowi adalah sosok yang tepat dan andal untuk menjadi semacam penasihat agung bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Boni. 

Boni menambahkan, dalam temuan survei LPI pada Februari 2025 lalu, masyarakat meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran solid.

"Dengan menjadi penasihat agung, potensi Pak Jokowi bisa dibergunakan untuk membantu akselerasi dan penguatan kinerja pemerintah saat ini," tegasnya. 

Survei ini dlakukan pada 1–7 Maret 2025 di 25 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah face to face interview dan online interview. 

Sedangkan, jumlah responden sebanyak 1200 responden dengan pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling). Error sampling dalam survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkar kepercayaan 95 persen.