Kelanjutan IKN dan Hilirisasi Jadi Tantangan Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Permasalahan ekonomi menjadi tantangan serius yang akan diselesaikan oleh Prabowo. Dia juga harus melanjutkan sejumlah proyek yang dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Prabowo juga punya ambisi sendiri untuk pertumbuhan ekonomi. Jokowi dalam Nawacita-nya menyebut pembangunan infrastruktur yang tidak bersifat Jawa-sentris.

Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kendati Jokowi tak lagi menjabat, IKN akan terus berjalan.

Keberlanjutan pembangunan IKN itu setidaknya terlihat dalam seremonial pelantikan Prabowo. Pihak Istana sudah menyediakan panggung rakyat yang salah satunya diberi nama Panggung IKN. Ini adalah panggung ketujuh dan langsung menghadap Istana Merdeka. Letaknya di Taman Pandang yang berada di pintu masuk Monas, seberang Istana Merdeka.

Menteri PUPR era Jokowi yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga memastikan keberlanjutan pembangunan IKN. Dia telah bicara dengan Prabowo soal itu. ’’Beliau sampaikan targetnya untuk pembangunan Nusantara, yaitu fokus melakukan percepatan,” katanya Jumat (18/10).

Dengan kepastian tersebut, dia berharap investor juga akan tenang. ’’Kami usahakan semua proses administrasinya mudah, yang pasti masuk dulu, diskusikan bersama supaya bisa cepat terbangun,’’ ucapnya dalam acara penandatanganan akta notarial perjanjian kerja sama bersama lima investor pelopor.

Meski demikian, hingga akhir pemerintahan, Jokowi belum menandatangani keppres tentang pemindahan ibu kota. Sebelumnya, dia menyatakan harus melihat kesiapan di IKN. ’’Kalau hanya tanda tangan gampang,” katanya.

Jokowi mengaku menunggu seluruh indikator kota sudah siap. Misalnya, listrik, air, sarana prasarana, gedung hunian, kantor, dan sistem pendukung lainnya. Dia menyampaikan, Prabowo-lah yang akan menandatangani keppres tersebut.

Di sisi ekonomi, ada beberapa yang harus jadi perhatian. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky memberikan sejumlah catatan. Menurut dia, di bawah pemerintahan Jokowi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat progresnya dinilai cukup baik. Pembangunan infrastruktur juga disebut berkembang dengan cukup baik.

Selain hal-hal positif, Teuku juga memaparkan hal-hal minus yang perlu disorot. Menurut dia, di pemerintahan Jokowi, secara garis besar Indonesia mengalami kemunduran dari sisi kualitas institusi penegakan hukum dan kualitas demokrasi. ’’Nah, ini di jangka menengah dan jangka panjang kalau tidak segera diputar arahnya atau kemudian segera diperbaiki, akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,’’ tegas Teuku.

Pada bagian lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan apresiasi terhadap capaian kebijakan hilirisasi dalam satu dekade Presiden Joko Widodo. Apindo berharap kebijakan hilirisasi tersebut diperluas menyasar ke sektor lain seperti agraria dan perikanan di Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengakui adanya pertumbuhan positif melalui kebijakan hilirisasi. Pengusaha berharap pencapaian Jokowi tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di pemerintahan selanjutnya. ’’Kebijakan hilirisasi Pak Jokowi itu bagus, sangat positif, semoga dikembangkan di sektor lainnya,’’ ujar Shinta. (agf/lyn/c17/oni)