Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Era Prabowo Diyakini Mampu Optimalkan Pelayanan

JawaPos.com–Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan membentuk Kementerian Haji dan Umrah pada pemerintahan mendatang.

Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Khariri Makmun menilai penting pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Berbagai masalah selama pelaksanaan haji dan umrah bisa segera diselesaikan ketika Indonesia punya kementerian yang khusus mengurusi hal tersebut.

”Intinya memang kita membutuhkan kementerian haji dan umrah yang lebih terfokus. Tidak harus mengurusi hal lain, sehingga berbagai persoalan yang di-list, langsung bisa dieksekusi dan dicarikan solusi,” kata KH Khariri Makmun kepada wartawan, Kamis (10/10).

Khariri menekankan, pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal ketika kementerian yang mengurusi ibadah rukun kelima Islam itu terbentuk.

”Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp 156 triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalkan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi. Kemudian peningkatan kualitas, tadi sudah disampaikan banyak problemnya, perlu ada peningkatan kualitas,” tegas KH Khariri Makmun.

Karena itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) serius mengirimkan konsep pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kepada Prabowo.

”AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Bapak Prabowo Subianto ini, betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah," ucap Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur.

Firman menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah membuat Pemerintah Indonesia punya lembaga yang fokus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi dalam mengurusi program haji dan umrah.

Menurut Firman, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mengurusi haji dan umrah di Indonesia setara dengan Arab Saudi. Bahkan, Arab Saudi sudah sejak 1956 memiliki Kementerian Haji dan Umrah.

”Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antar negara menjadi enak,” ujar Firman.

Dia meyakini, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bisa memberi kemanfaatan besar dari sisi ekonomi untuk Indonesia.

”Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” ucap Firman.