Pansel Disarankan Jemput Bola untuk Cari Capim dan Dewas KPK Berintrgritas

JawaPos.com - Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin merosot. IM57+ Institute, organisasi mantan pegawai KPK, menilai bahwa merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK karena ulah para pimpinannya yang melanggar etik dan terjerat pidana.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyatakan, pimpinan KPK ke depan harus yang mempunyai sosok luar biasa. Sehingga, mereka melakukan kerja yang juga luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Tanpa adanya Pimpinan KPK yang baik, maka akan semakin jauh visi tersebut akan tercapai," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (7/7).

Menurut Praswad, rendahnya minat pendaftar akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK. Pansel KPK yang belum mendapatkan kepercayaan publik secara penuh, seharusnya dapat membalik presepsi dengan membuktikan bahwa akan dapat menghasilkan calon berintegritas.

"Salah satunya adalah melalui upaya yang tidak biasa, termasuk jemput bola dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dirasa dapat mendapatkan kepercayaan publik," papar Praswad.

Tentu dapat melihat sosok-sokok -mereka yang mempunyai rekam jejak baik, khususnya yang memang memiliki semangat pemberantasan korupsi.

"Indikatornya pun jelas, mulai dari tidak adanya kasus korupsi sampai dengan memiliki track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan," papar Prawad.

Dia tak mempermasalahkan Pansel ingin melakukan jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang berintegritas. "Artinya langkah jemput bola bukan diharamkan dan bahkan dengan kondisi saat ini yang minim pendaftar dan kepercayaan publik turun menjadi suatu kewajiban," tegasnya.

Praswad mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memiliki kesempatan akhir dalam meninggalkan legacy baik atas karut marutnya KPK selama periode kepemimpinannya. "Apabila presiden tidak mendorong calon yang baik maka akan tercatat dalam sejarah menjadi presiden yang meninggalkan cerita buruk bagi pemverantasan korupsi," pungkas Praswad.