Gandeng KPK, Pramono Anung Resmikan Halte Setiabudi Integritas untuk Kampanye Antikorupsi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengubah nama Halte Transjakarta Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas pada Minggu (21/6). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengubah nama Halte Transjakarta Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas pada Minggu (21/6). Hal ini dilakukan guna mendukung kampanye antikorupsi di ruang publik.

Langkah tersebut merupakan hasil koordinasi sekaligus tindak lanjut dari pertemuan intensif antara Gubernur DKI Jakarta dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan ini sengaja menyasar fasilitas transportasi publik demi membangun kesadaran kolektif masyarakat. Pemprov DKI Jakarta ingin nilai-nilai krusial seperti kejujuran, keadilan, dan integritas bisa tersampaikan dengan cara yang lebih dekat ke kehidupan sehari-hari warga ibu kota.

Mengapa Halte Setiabudi yang Dipilih?

Lokasi halte ini terbilang sangat strategis karena berdiri tepat di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Setiap harinya, ribuan pasang mata kaum urban dan pelanggan Transjakarta melewati jalur ini untuk bermobilitas.

Melihat tingginya intensitas pergerakan penumpang di kawasan tersebut, kawasan Setiabudi dinilai menjadi medium edukasi publik yang paling efektif. Simbol antikorupsi ini diharapkan tidak sekadar menjadi penanda arah, melainkan melekat kuat dalam ruang keseharian dan kesadaran warga yang menggunakan transportasi publik.

Pesan Kuat Gubernur DKI Jakarta Melawan Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemprov DKI berkomitmen penuh untuk terus mengawal gerakan moral ini. Ia berharap perubahan nama ini bisa memantik semangat bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

"Peresmian Halte Setiabudi Integritas ini bukan sekadar perubahan papan nama ikon transportasi, melainkan pesan kuat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah gerakan bersama. Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan nilai-nilai integritas dan kejujuran terus menggema serta tertanam di benak setiap warga, termasuk para pelanggan Transjakarta yang bermobilitas setiap hari di koridor ini," ujar Pramono Anung, Minggu (21/6).

Kolaborasi antara Pemprov DKI, Manajemen Transjakarta, dan KPK ini diyakini mampu menyebarkan pesan positif ke masyarakat luas. Lewat simbol yang hadir di rute harian warga, pesan pencegahan rasuah diharapkan bisa tersampaikan dengan cara yang lebih halus namun menancap kuat. Berdasarkan visi ini, pemberantasan korupsi ditegaskan bukan lagi sekadar tugas institusi hukum tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa demi kemajuan bersama.