Banyak Terima Aduan Bidang Perekonomian, Ombudsman RI Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 68,7 Miliar

JawaPos.com – Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Itu terbukti dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) di bidang tersebut. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari–5 Juni 2024 mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasar nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan memperoleh penyelesaian permasalahan.

”Setiap ada yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya,” kata Yeka di Jakarta kemarin (18/6).

Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasar aduan yang terselesaikan. Yeka mengklaim sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor perekonomian mencapai Rp 485,4 miliar.

Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan. Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan.

Disusul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Untuk sektor pertanian dan pangan tercatat 19 aduan. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 aduan serta perpajakan, kepabeanan, dan percukaian dengan 8 aduan.

Adapun untuk instansi yang paling banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta PT Perikanan Indonesia. ”Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif lewat laporan hasil pemeriksaan (LHP),” katanya. (elo/c7/ttg)

---

RAGAM ADUAN SEKTOR PEREKONOMIAN

Yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman 2021–Juni 2024

1. Sektor perbankan, asuransi, dan jaminan (124 aduan)
2. Sektor perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan)
3. Bidang pertanian dan pangan (19 aduan)
4. Sektor pengadaan barang dan jasa (16 aduan)
5. Sektor perpajakan, kepabeanan, dan percukaian (8 aduan)

Sumber: Ombudsman ORI