Diberikan Langsung oleh Presiden Jokowi, Pemprov Jateng Raih Digital Government Award

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Sebab, berdasar evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74; kemudian 2022 sebesar 3,34; dan 2023 sebesar 4,26.

’’Ini suatu kebanggaan bagi kami bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden,’’ kata Nana usai menerima penghargaan.

Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain, LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, e-budgeting, dan lainnya.

Pemberian penghargaan Digital Government Award 2024 oleh Presiden Jokowi.

Nana mengatakan, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar ke depan semakin baik dalam melayani masyarakat. ’’Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik,’’ ucapnya.

Pengembangan SPBE di lingkungan Pemprov Jateng pun diikuti dengan tata kelola pengamanan sistem informasi. ’’Dalam penyelenggaraan SPBE, tentu jangan lupa bagaimana kita menjaga sistem informasi kita. Karena pengamanan sistem informasi berbeda dengan pengamanan secara manual. Sehingga butuh perhatian kita semua,’’ ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno beberapa waktu lalu. 

Sumarno menyebut, penguatan pengamanan sistem informasi sangat penting dilakukan dan harus menjadi perhatian banyak pihak. Hal itu sebagai upaya mencegah peretas menyerang dan menjebol sisi keamanan sistem informasi, sistem data, maupun sistem jaringan yang ada.

Dia menambahkan, pengembangan SPBE di Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Pemprov Jateng terus berupaya melakukan penyempurnaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semuanya. Dengan begitu, dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya benar sesuai prosedur, tapi ditambah dengan cepat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat.

Jokowi menyatakan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan aplikasi, data, dan layanannya. Dia menyebut kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak kepada masyarakat.