Bandara Banyuwangi Jadi Green Airport Pertama di Indonesia yang Dapat Penghargaan Arsitektur Bergengsi

JawaPos.com – Bandara Internasional Banyuwangi atau Banyuwangi International Airport, merupakan salah satu bandara bertaraf internasional yang jadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur (Jatim).

Dilansir dari angkasapura2.co.id, bandara dengan landas pacu 2.250 meter ini terletak di Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jatim.

Pada awalnya, bandara ini bernama Bandara Blimbingsari Banyuwangi. Lalu pada 2017, diubah menjadi Bandara Banyuwangi.

Diketahui pada 2018, bandara resmi membuka penerbangan rute internasional yakni Banyuwangi-Kuala Lumpur (Malaysia) PP.

Bandara ini juga digunakan untuk keperluan pendidikan penerbangan Bali International Flight Academy (BIFA), Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi (BP3B) dan Mandiri Utama Flight Academy (MUFA).

Dalam perampungan bangunan fisiknya, bisa dibilang bandara ini mengalami banyak sekali jalan terjal. Untuk diketahui, pada awalnya bandara ini diinisiasi oleh Bupati Purnomo Sidik.

Anggaran sudah disiapkan, material pun sudah sempat dikirim menuju lokasi awal bandara yakni di Afdeling Sidomukti dan Afdeling Muktisari di Kecamatan Glenmore, bekas landasan pacu pesawat capung.

Baca Juga: Dari Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat Menuju Solok Dilayani Bus DAMRI, Simak Jadwal Terbarunya

Namun, proyek tidak dilanjutkan karena Purnomo Sidik lengser dari jabatannya. Situasi semakin tidak kondusif karena pada saat yang sama juga terjadi Pembantaian Banyuwangi 1998.

Pembangunan lalu dilanjutkan oleh Bupati Samsul Hadi. Namun, lahan di Kecamatan Glenmore ternyata tidak layak untuk bandara karena topografi wilayah yang bergunung-gunung.

Melalui keputusan menteri (Kepmen) nomor 49 tahun 2003, ditentukan lahan untuk pembangunan bandara, yakni di wilayah Desa Blimbingsari, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Rogojampi.

Lagi-lagi pembangunan terkendala. Kali ini karena pembebasan lahan yang sangat lambat. Ditambah lagi, dua bupati (Samsul Hadi dan Ratna Ani Lestari) terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sejumlah Rp 40,99 miliar.

Akhirnya pembangunan berhenti lagi. Barulah pada tahun 2004 hingga 2008 dilakukan lagi pembangunan bandara secara bertahap dengan pendanaan berasal dari APBN.

Baca Juga: Imbas Belum Kantongi Izin Kemenhub, Penerbangan Umrah dari Bandara Banyuwangi Tertunda dan PPIU Terancam Alami Kerugian

Setahun setelahnya, yakni pada 2009, tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat nomor 167/DBU/II/2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi untuk lepas landas dan mendarat pesawat jenis CASA.