Senin, 4 Mei
Iklan Jitu 
Rabu, 24 Januari 2024 | 23.44 WIB
Perludem nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Berpotensi Disalahgunakan
Presiden Jokowi beri tanggapan mengenai pernyataan Mahfud MD yang siap mundur dari jabatan Menko Polhukam/ sumber : Instagram @jokowi
JawaPos.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden dan menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden dan boleh berkampanye. Ucapan Jokowi ini dinilai berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pernyatan Presiden sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024,” ujar Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada wartawan, Rabu (23/1).
Khoirunnisa mengatakan, pernyataan Jokowi berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan. Bahkan bisa menimbulkan persepsi pemilu berjalan tidak fair dan demokratis.
Lebih lanjut, dia menilai Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024. Sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, mendampingi Prabowo Subianto.
“Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis,” ujarnya.
Khoirunnisa meyakini Jokowi hanya merujuk pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Padahal, di dalam UU No. 7 Tahun 2017, khususnya di dalam Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 terdapat larangan kepada ‘pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
“Dalam konteks ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara. Sehingga ada batasan bagi Presiden dan Pejabat Negara lain, termasuk Menteri untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye,” ujar Khoirunnisa.
Tak hanya itu, Khoirunnisa berkata jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu.
Termasuk juga tindakan Menteri, yang melakukan tindakan tertentu, yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. Apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.
Bagi Jokowi, Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam Pemilu 2024.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Nasional
Wapres Gibran Respons JK jadikan Jokowi Presiden: Beliau Teladan untuk Semua
Kamis, 23 April 2026 | 15.26 WIB
Politik
JK Pamerkan Foto Jokowi Sungkem Dirinya saat Hendak Maju Gubernur DKI: Saya yang Bawa dari Solo!
Minggu, 19 April 2026 | 15.23 WIB
Kasuistika
Tim Hukum Jokowi Tak Ingin Kasus Ijazah Palsu Dihentikan, Ingin Pulihkan Nama Baik
Jumat, 10 April 2026 | 21.09 WIB
Terpopuler
1
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
2
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
3
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
4
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
5
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
6
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
7
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
8
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
9
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
10
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
- Nasional
- Haji
- Ekonomi
- Oto Dan Tekno
- Arsitektur Dan Desain
- Jawa Pos 75 Tahun
- Kabinet Merah Putih
- Features
- Jabodetabek
- Humaniora
- Islami
- Hobi & Kesenangan
- Sports
- Infrastruktur
- Zodiak
- Kepribadian
- Berita Daerah
- Entertainment
- Lifestyle
- Internasional
- Kesehatan
- Sepak Bola Indonesia
- Opini
- Surabaya Raya
- Sisi Lain
- Ternyata Hoax
- Sepak Bola Dunia
- Minggu
- Art Space
- Parenting
- Kuliner
- Karir
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
