12 Informasi Publik di Kemenhan Yang Bersifat Rahasia dan Tidak Boleh Diumbar

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan lembaga publik. Lembaga publik itu berkewajiban memberikan informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban itu ditegaskan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun, ada juga informasi publik di Kemenhan yang bersifat rahasia dan tidak boleh diumbar begitu saja. 

Adapun hak publik mendapatkan informasi publik dari lembaga publik salah satunya Kemenhan tertuang dalam Pasal 2 UU KIP yang berbunyi, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Sementara itu, kewajiban lembaga publik memberikan informasi publik kepada masyarakat ditegaskan dalam Pasal 7 UU KIP. Hal itu tertuang jelas pada pasal 7 UU Keterbukaan informasi publik. Bunyi sebagai berikut:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun jenis informasi publik di Kemenhan yang tidak dapat disampaikan kepada publik karena bersifat rahasia, diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi dil lingkungan Kemenhan.

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
3. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
4. Informasi yang berkaitan dengan spesifikasi teknis Alutsista, keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana pertahanan negara;
5. Informasi yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara;
6. Informasi yang berkaitan dengan strategi pertahanan negara, postur pertahanan negara, rencana operasi, pelaksanaan operasi;
7. Data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia;
8. Analisis perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan penentuan ancaman militer;
9. Jumlah, komposisi, disposisi kekuatan pertahanan negara serta rencana pengembangannya;
10. Gambar dan data mengenai situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
11. Sistem persandian negara dan/atau sistem intelijen negara;
12. Dokumen sistem pengadaan Alutsista strategis; dan m. Informasi mengenai rencana operasional Cyber Operations Center (COC).