Arsitektur Berkelanjutan bagi Masyarakat Disabilitas

JawaPos.com–Para arsitek, praktisi, dan akademisi, diharapkan dapat menciptakan ruang yang inklusif dan mudah diakses bagi beragam masyarakat (inklusif dan setara). Itu dilakukan melalui desain arsitektur berkelanjutan dengan mempertimbangkan pula terhadap kebutuhan, keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat disabilitas atau yang dinamakan arsitektur berkelanjutan bagi masyarakat disabilitas.

Ketua Program Studi Magister Arsitektur UKI Dr. Ramos Pasaribu, S.T., M.T., mengajak untuk peduli menciptakan kota yang ramah bagi penyandang disabilitas.

”Kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari pada bangunan, lingkungan, kawasan, dan kota, tempat kita berada sehari-hari seperti adanya diskriminasi ruang publik bagi penyandang disabilitas,” ujar Ramos Pasaribu,  dalam  penyampaian pemantik kuliah umum Arsitektur Berkelanjutan bagi Masyarakat Disabilitas yang diselenggarakan Prodi Magister Arsitektur bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas di Aula Kampus Pascasarjana UKI, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Dalam kesempatan itu dilaksanakan pula penandatanganan kerja sama antara Program Studi Magister Arsitektur UKI dengan Komisi Nasional Disabilitas dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai salah satu implementasi dari kerja sama, dilaksanakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber Ir Christie Damayanti, M.M., Dr Rachmita Maun Harahap, S.T., M.Sn., dan David Setya Aji Wibawa.

Arsitek senior yang juga penulis buku dan seorang difabel survivor Ir Christie Damayanti, M.M., masih mampu berkarya dan menulis buku walaupun dalam keterbatasan fisik. Christie Damayanti membandingkan desain arsitektur dari beberapa negara yang menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

”Disabilitas bukan hanya warga cacat fisik saja tetapi banyak warga kota yang tidak mampu melakukan kegiatan yang bisa dilakukan warga yang lain, termasuk orang tua, lansia, dan anak-anak. Disabilitas terdiri atas berbagai jenis, salah satunya mereka yang cacat tidak terlihat, misalnya tentang autism atau anggota tubuh dalam tidak lengkap  itu juga disebut disabilitas,” ujar Christie Damayanti.

Menurut Christie, sudah seharusnya dan sepantasnya, di kantor-kantor konsultan arsitektur, mempunyai alat bantu bagi disabilitas. Misalnya kursi roda bagi tunadaksa, penutup kuping bagi tunarungu, penutup mata bagi tunanetra, tongkat dan walker untuk lansia dan stroller untuk bayi.

Lebih lanjut, Christie Damayanti menyoroti pentingnya jalur pedestrian yang ramah bagi penyandang disabilitas. Antara lain lebar minimal 2 meter. Dan terdapat guiding block atau jalur kuning yang merupakan fasilitas yang penting bagi disabilitas netra untuk menuntun dan mempermudah dalam aksesibilitasnya.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dr. Rachmita Maun Harahap, S.T., M.Sn menjelaskan, sesuai UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

”Arsitektur berkelanjutan melibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara-cara yang dapat terus berlanjut hingga masa depan tanpa merusak atau menguras sumber daya alam. Namun juga memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri,” ujar Rachmita.

KND RI bekerja sama dengan para arsitek/desainer sebagai pelaku, para praktisi, dan akademisi, mewujudkan keberhasilan visi misi rencana pembangunan fisik pada 2030 menuju Indonesia inklusif ramah disabilitas.

David Setya Aji Wibawa sebagai pembicara dari mahasiswa Program Studi Magister Arsitektur UKI mempresentasikan studi kasus penelitian tentang terminal bus terhadap permasalahan kenyamanan bagi masyarakat disabilitas.